Fraksi PKS Akan Ajukan Hak Angket soal Fenomena Minyak Goreng di Indonesia

Setelah pemerintah melepas minyak goreng dalam kemasan ke mekanisme pasar, harganya justru melambung. Fenomena ini pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan antara lain anggota DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

Menurut Netty, kebijakan yang mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan akan menyengsarakan rakyat kalangan menengah ke bawah. Faktanya masyarakat terutama ibu-ibu mulai mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng itu.

“Ibu-ibu menjerit, terutama saat banyak keluarga di Indonesia terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19,” kata Netty dalam keterangan resminya seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Akibat kebijakan tersebut, kata Netty, rakyat jadi bingung. Pasalnya, minyak goreng sebelumnya langka tapi tiba-tiba stoknya melimpah saat bersamaan harganya dilepaskan ke mekanisme pasar. Fenomena ini lantas dinilai bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab “bermain” minyak goreng.

Pemerintah pada 16 Maret lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng. Meski telah menerbitkan kebijakan itu, Netty berharap pemerintah tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha.

“Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-semena mengatur dan menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng. Aneh jika Indonesia kalah dengan negara Malaysia dalam hal harga minyak goreng,” ujar Netty.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Netty mempertanyakan mengapa harga di Malaysia lebih murah dibanding Indonesia. Celakanya, minyak goreng di Indonesia bisa langka dan kalau pun ada harganya melambung.

“Fraksi PKS DPR akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini. Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya,” katanya.