Forum Purnawirawan TNI Usulkan 8 Poin, Begini Jawaban Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghormati adanya pernyataaan forum purnawirawan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memuat delapan poin usulan, termasuk usulan reshuffle.

Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/04/2025).

Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo memahami berbagai pendapat yang terjadi di masyarakat. Tetapi, tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan Presiden Prabowo, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, bahkan Panglima Tertinggi TNI tentu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, kata dia, tentunya tidak bisa saling mencampuri tatanan negara yang menganut trias politika antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ungkap Wiranto.

Dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, kata Wiranto, presiden pastinya mendengarkan tidak hanya dari satu sumber. Keputusan itu pun tidak hanya berfokus pada satu bidang, sehingga tidak bisa juga dikatakan bahwa Presiden Prabowo tidak merespons soal usulan yang ditujukan kepadanya.

Presiden juga berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik terhadap masalah itu, serta tidak menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan dan keharmonisan bangsa.

“Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat,” beber Wiranto.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.