Ekonom: Nama Menteri Indonesia yang Dimuat Pandora Papers Perlu Didalami

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai skandal Pandora Papers yang melibatkan 2 menteri senior Kabinet Indonesia Maju tak bisa diselesaikan hanya klarifikasi semata. Temuan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) itu disebut harus diselesaikan dengan mendalami keterlibatan nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut.

“Karena ini skandal, harus diinvestigasi. Dalam hal ini tentu presiden tidak boleh di kanan kirinya itu ada penggelapan pajak, di mana rakyat diminta untuk taat pajak sementara orang-orang di sekitar presiden itu menggelapkan pajak. Pandora Papers ini juga sudah banyak pemimpin dunia yang mengundurkan diri karena skandal ini,” kata Didik dalam diskusi virtual yang bertajuk Oligarki dan Pandora Papers, Rabu (6/10).

Menurut Didik, sejumlah nama yang terdapat di dalam Pandora Papers menyelundupkan uang melalui perusahaan cangkang di daerah-daerah atau negara yang bebas pajak. Tujuannya untuk menghindari pajak yang berlaku di negara asal pengusaha tersebut.

“Di mana orang kaya, penguasa, yang banyak uang itu menyimpan uangnya di dokumen rahasia ini. Dengan penyelundupan pajak ini, maka yang memasukkan uang mendirikan perusahaan itu, mendapatkan keuntungan dari pembuatan perusahaan cangkang,” ujar Didik.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, kasus Pandora Papers akan sama seperti kasus sebelumnya yakni tentang pengungkapan dokumen Panama Papers. Apalagi dalam Panama Papers pada 2016 itu juga memuat nama salah satu menteri yang juga masih menjabat saat ini.

Jika memang hal itu benar terjadi, kata Wijayanto, maka Indonesia akan kehilangan sejumlah potensi pajak yang dapat memberikan pemasukan besar, terutama untuk memperbaiki pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19. Di negara-negara maju pajak ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan warga negara.

“Jadi di negara-negara Eropa termasuk Belanda, alokasi pajak yang kemudian diretribusi untuk perlindungan hak-hak dan kesejahteraan itu persentasenya jauh lebih besar daripada Indonesia. Di negara-negara dengan persentase alokasi kesehatan yang besar itu dapat menjadi kunci untuk keluar dari pandemi,” kata Wijayanto.

Nama-nama pejabat tinggi yang terseret dalam dokumen Pandora Papers, kata Wijayanto, tidak menutup kemungkinan sejumlah nama lainnya akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu dan hasil investigasi yang dilakukan. Fakta itu boleh jadi semacam fenomena gunung es, karena berkasnya mencapai jutaan dokumen.

“Bukan tidak mungkin akan banyak nama politisi di Indonesia atau nama pengusaha Indonesia yang ada di sana,” kata Wijayanto.

Sebelumnya, ICIJ merilis Pandora Papers atau laporan skandal pajak terbesar dunia pada 3 Oktober lalu. Dalam laporan 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia tersebut setidaknya memuat nama 35 pemimpin negara dan ratusan pejabat hingga artis dunia. Dua di antaranya merupakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan itu Luhut disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Panama.