DPR Siap Dukung Aturan Publisher Rights untuk Melindungi Insan Pers

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan menindaklanjuti jika ada usulan dari Dewan Pers untuk perlindungan hukum terhadap insan pers di Indonesia. Apalagi di masa digital saat ini, maka karya-karya insan pers tentu membutuhkan perlindungan hukum.

“Dengan demikian, usulan-usulan tersebut bisa dilakukan kepada pemerintah atau kepada DPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Dasco mengatakan, pihaknya pasti akan menindaklanjuti apabila ada usulan Dewan Pers untuk melindungi pers yang bentuk bisa dalam bentuk rancangan undang undang (RUU). Dan diharapkan Dewan Pers bisa menjadi salah satu alat kontrol di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Dan juga kita ada siber dari kepolisian apabila kemudian ada di media sosial itu yang media-media yang tidak jelas, kan itu juga banyak,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, mengatakan, pihaknya bersama asosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability telah merampungkan draf usulan mengenai  regulasi publisher rights. Draf tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 19 Oktober 2021.

“Karena itu, draf untuk publisher rights ini sudah kami sampaikan, sehingga kami sampaikan rasa terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden (Joko Widodo) sungguh sangat mulia untuk bisa memayungi kawan-kawan dunia pers,” kata Nuh beberapa waktu lalu.

Tujuan utama regulasi publisher rights, kata Nuh, untuk memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menghadapi kemajuan teknologi terutama di era digital yang semakin berkembang. Diharapkan lewat regulasi itu tidak terjadi digital feodalisme.