DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP, Apa Kendalanya?

DPR sepakat memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, pembahasan RUU PDP di tingkat I mengalami kendala sinkronisasi daftar inventaris masalah (DIM).

“Dalam rapat paripurna ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut sampai dengan masa sidang I tahun sidang 2022-2023 yang akan datang?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (5/7).

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Sementara itu, anggota Komisi I Muhammad Farhan mengatakan, proses pembahasan RUU PDP sebenarnya hampir selesai. Soal sinkronisasi DIM RUU PDP, Komisi I telah selesai membahas seluruh DIM tersebut saat ini. Namun, Komisi I akan meninjau ulang untuk membuat ketentuan yang ada dalam perundang-undangan menjadi lebih komprehensif.

“Perumusan harus disinkronisasi. Kami akan meninjau kembali terhadap DIM, karena usulan-usulan baru perlu juga diselesaikan,” kata Farhan.

Meski secara pembahasan sudah hampir menemui titik terang, kata Farhan, namun masih terdapat persoalan yang menyangkut lembaga yang memiliki wewenang untuk menaungi perlindungan data pribadi tersebut. soal tersebut diserahkan kepada presiden untuk membentuk lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk melindungi data-data pribadi masyarakat Indonesia.

“Jadi dalam demokrasi sistem presidensial sekarang, maka kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi dan juga kewenangannya ada di presiden,” ujar Farhan.

Lebih lanjut, kata Farhan, pembahasan dan sinkronisasi DIM RUU PDP dapat berjalan dengan lancar, sehingga DPR dan pemerintah dapat mengesahkannya di tahun ini. “Mudah-mudahan setelah 17 Agustus sudah bisa kita ketok,” tutur Farhan.