DPR Dorong Penggunaan APBN 2024 Jaga Kemampuan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional

Ketua DPR Puan Maharani mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mampu menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Penggunaan konsep anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN 2024 juga harus menjadi acuan bagi setiap kementerian dan lembaga dalam mengusulkan anggaran di masa mendatang.

Selain itu, kata Puan, APBN 2024 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. “Kami berharap dan mendorong setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024 memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat,” kata Puan dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu.

Puan mengatakan, setelah disahkan menjadi undang-undang, APBN 2024 diharapkan dapat mengutamakan program prioritas pemerintah yang sudah dicanangkan sebelumnya. Terlebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 2024.

“Dengan demikian, bisa menyelesaikan permasalahan yang sampai hari ini masih belum selesai sesuai dengan target. Targetnya karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah 2 periode nanti ujungnya APBN terakhir ini akan berguna untuk rakyat,” ujar Puan.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 menjadi UU. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia dan global masih dihadapi dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina.

Tantangan tersebut, kata Sri Mulyani, berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN yang tepat. Sri Mulyani menambahkan, APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan berkelanjutan.

“APBN 2024 memiliki peran yang penting untuk menuntaskan program strategis dan memberikan fondasi yang kuat serta sustainable bagi transformasi pemerintah maupun ekonomi secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani saat membacakan pendapat pemerintah dalam rapat paripurna DPR.

Adapun secara postur APBN 2024, pendapatan negara direncanakan senilai Rp 2.802,3 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 492 triliun.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Selanjutnya, defisit APBN 2024 ditetapkan dan disetujui oleh DPR sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) atau secara nominal senilai Rp 522,8 triliun. Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 176,2 triliun.

“Pemerintah terus akan melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam menghadapi gejolak dan dinamika global higher for longer dari interest rate global,” ucap Sri Mulyani.

Asumsi Dasar Makro APBN 2024:

– Pertumbuhan ekonomi 5,2%
– Inflasi terkendali 2,8%
– Nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat
– Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,7%
– Harga minyak mentah/Indonesian crude price (ICP) US$ 82 per barel
– Lifting minyak 635 ribu barel per hari
– Lifting gas 1,033 juta barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan 2024:

– Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%
– Tingkat kemiskinan ekstrem 0-1%
– Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7%
– Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02
– Rasio gini 0,374-0,377
– Nilai tukar petani 105-108
– Nilai tukar nelayan 107-110