DPR Desak Pemerintah Jelaskan soal Lelang 100 Pulau Tropis di Situs Sotheby’s Concierge

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah menjelaskan rencana lelang 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, Halmahera Selatan. Informasi tersebut terdapat di situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat yang menyebutkan 100 pulau akan dilelang pada 8-14 Desember 2022.

Menurut Muhaimin, soal itu terkait dengan kedaulatan Indonesia dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan demikian, seluruh pulau yang ada dalam garis pangkal Indonesia merupakan aset besar yang tidak boleh dimiliki bangsa lain.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi, kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (7/12).

Muhaimin melanjutkan, soal adanya kabar perjanjian dengan pihak ketiga yang berupaya mengakselerasi Kepulauan Widi, harus benar-benar disampaikan ke publik. Jika informasi itu benar, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal, serta mengancam ekosistem yang ada di sekitar lokasi.

Lebih jauh Muhaimin mengatakan, pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta mengambil langkah-langkah tepat, termasuk menelusuri situs yang menawarkan 100 pulau tropis yang ada di Indonesia. Pemerintah karena itu bersama pihak berwenang untuk memastikan seluruh wilayah NKRI terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing.

“Semua kerja sama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, pemerintah harus tegas. Bukan cuma menjaga, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa,” kata Muhaimin.

Senada dengan Muhaimin, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel juga mendesak pemerintah menjaga kedaulatan Indonesia beserta dengan penegakan hukum yang berlaku. Juga mendukung penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan bahwa 83 pulau yang terdapat di wilayah Kepulauan Widi merupakan kawasan hutan lindung, dan masuk ke dalam kawasan konservasi.

Karena itu, kata Gobel, pemerintah perlu mengusut secara mendalam agar masyarakat mendapatkan keterangan yang benar dan tepat. Sikap tegas dan jelas dari KKP ini sangat penting dan harus didukung.

“Investasi tidak boleh membuat alam Indonesia rusak, rakyat kehilangan akses, negara kehilangan kedaulatan, serta juga investasi harus memberikan keuntungan terbaik bagi negara dan masyarakat. Jangan karena atas nama investasi lalu bisa melakukan segalanya,” kata Gobel.

Sebelumnya, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya KKP telah meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara, untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL, kata Wahyu, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaatan saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang dimiliki KKP, sebagaimana dikemukakan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL.

Lebih jauh kata Wahyu, pihaknya memastikan Kepulauan Widi sepenuhnya milik Indonesia dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Regulasi yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut tidak mengenal dan melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang menjadi hak publik dan aset negara.

“Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat,” kata Wahyu.