Dituding MPR Sulit Berkoordinasi, Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ketidakhadirannya ketika diundang MPR karena bersamaan dengan agenda rapat internal dengan Presiden Joko Widodo. Itu khusus undangan MPR pada 27 Juli 2021. Sementara pada 28 September 2021, ketidakhadirannya di MPR karena harus menghadiri rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas APBN 2022.

“Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” tulis Sri Mulyani di akunnya Instagram-nya, Rabu (1/12).

Soal anggaran MPR, kata Sri Mulyani, memasuki periode 2021, Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat adanya varian Delta. Untuk itu seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak 4 kali dengan tujuan untuk membantu penanganan Covid-19, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” ujar Sri Mulyani.

Sementara untuk anggaran pimpinan MPR, kata Sri Mulyani, pihaknya tetap mendukung sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam APBN. Dan memastkan tetap menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Sri Mulyani.