Ditanya soal Tukin Pegawai KPU, Jokowi Bilang Upayakan Terealisasi di Januari 2024

Presiden Joko Widodo berjanji menaikkan tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai respons atas pertanyaan dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Kendati begitu, Jokowi belum bisa memastikan realisasi menaikkan tukin pegawai KPU itu.

Terakhir, kata Jokowi, prosesnya masih ditangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini, tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari (2024) bisa selesai,” kata Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Jakarta, Sabtu (30/12) kemarin.

Jokowi mengatakan, pihaknya perlu menekankan agar KPU pusat dan daerah siap dalam melaksanakan Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan dipercaya rakyat. Pihak yang berwenang dinilai perlu menyikapi dengan penuh persiapan soal kompleksnya masalah pemilu di Indonesia.

“Ini semua adalah perintah undang-undang, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita harus memastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik harus baik, distribusi logistik juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi juga harus baik,” ujar Jokowi.

Persoalan pemilu, kata Jokowi, jangan mengganggu kondusifitas yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, para penyelenggara pemilu diharapkan bisa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan berhati-hati menjaga sistem informasi.

“Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini, berjalan jujur, dan adil. Prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya,” ujar Jokowi.

Masih kata Jokowi, pihaknya mengajak seluruh aparat negara untuk bersikap netral dan tidak memihak. Aparatur negara khususnya TNI dan Polri untuk membantu mensukseskan pemilu, agar berjalan dengan tertib, damai, dan lancar.

“Kemudian KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba melenceng dari aturan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita,” katanya.