Ditanya Komisi VI soal Wacana Privatisasi BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bima Arya mempertanyakan rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang akan memprivatisasi sejumlah perusahaan milik negara. Ini menjadi penting karena Erick Thohir telah menyampaikan di publik bahwa akan memprivatisasi BUMN yang memiliki pendapatan Rp 50 miliar ke bawah.

“Perusahaan BUMN itu dinilai sudah tidak lagi boleh bersaing dengan perusahaan-perusahaan skala kecil,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12).

Soal itu, Erick berpendapat, upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk mendukung dan menciptakan pengusaha-pengusaha daerah yang selama ini sulit mendapatkan peluang dari hadirnya anak-anak perusahaan milik BUMN. Dengan demikian, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan pengusaha-pengusaha baru.

“Selama ini kita sering dituduh justru BUMN mematikan perusahaan-perusahaan daerah, pengusaha-pengusaha daerah,” ujar Erick.

Selain itu, kata Erick, masih banyak anak cucu dari perusahaan BUMN yang memiliki nilai kecil dengan tata kelola yang tidak maksimal. Minimnya kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut dinilai hanya akan membebani bisnis utama BUMN.

Karena itu, kata Erick, pihaknya ingin membenahinya sehingga Kementerian BUMN hanya fokus pada usaha-usaha utama yang dijalankan BUMN. Harapannya pendapatan yang diperoleh tidak lagi terbagi ke beberapa perusahaan yang dianggap tidak memiliki kontribusi besar bagi BUMN.

“Contoh ketika kita refocus Telkom, Telkom menjadi salah satu perusahaan yang revenue-nya tumbuh di antara perusahaan telco yang ada di dunia. Masih tumbuh 6%, dengan total revenue Rp 106 triliun, karena itu sekarang Telkom punya valuasi naik sampai Rp 411 triliun, berarti ini kan sehat. Tapi kalau Telkom anaknya, cucunya banyak lagi, ketika dia melihat profitnya besar, disedot-sedot lagi, yang akhirnya juga KKN di antara mereka,” kata Erick.

Berdasarkan hal tersebut, kata Erick, pihaknya berharap dukungan politik kepada Komisi VI agar strategi-strategi yang dicanangkan BUMN dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.

“Nah ini saya ingin mendapat dukungan politik dari Komisi VI, walau kita tahu kita bisa melakukan tanpa restu, tapi kan kita mau kita sama, kita ini kan merupakan tupoksi yang sangat terbuka antara BUMN dan Komisi VI,” ujar Erick.