Dinilai Masih Simpang Siur, Menkeu Sri Mulyani Diminta Jelaskan Sumber Pembiayaan IKN

Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara detail pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN). Pasalnya, itu masih berkaitan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Sri Mulyani.

Menurut Didi, Sri Mulyani perlu memastikan baik dari sisi finansial maupun keuangan bahwa negara mampu membiayai pembangunan IKN. Ini penting karena dalam pemaparannya Sri Mulyani masih menyebut kondisi keuangan negara saat ini masih dalam keadaan sulit.

“Tetapi jangan lupa banyak catatan di sini, yang saya kira akan terkait dengan keuangan negara, dan ini ada hubungannya dengan KSSK juga. Apakah memang mampu negara ini memuluskan IKN baru ini,” kata Didi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Didi, penjelasan Sri Mulyani dan jajaran KSSK soal pembiayaan IKN itu penting agar tidak timbul spekulasi dan polemik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan publik yang menilai adanya kepentingan bisnis di balik pembangunan IKN.

“Sebelum ini sudah dibantah bahwa tidak menggunakan dana PEN, tapi dikatakan dana dari APBN, ini masih simpang siur, saya kira ini harus ada kejelasan, karena pemindahan ibu kota ini bukan hal yang sederhana. Bahwa soal keuangan negara ini harus dijelaskan untuk membangun ibu kota ini karena ini proyek yang maha besar, proyek luar biasa,” ujar Didi.

Soal itu, Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan pembangunan IKN seperti yang sudah pernah disampaikan, sumbernya akan menggunakan skema APBN dan non-APBN. “Untuk APBN kita nanti membahasnya dengan DPR, jadi dalam hal ini nanti rencana induk akan disusun, dan kita akan tahu yang mana yang akan duluan,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, kata Sri Mulyani, pemerintah akan berupaya menjaga kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik. “Tapi kita akan tetap menjaga seperti tadi, karena kondisi dari sisi ekonomi, fiskal, dan sistem keuangan itu sangat penting. Kita akan menjaga ketiganya di dalam kerangka kebutuhan untuk membangun IKN. Demikian,” kata Sri Mulyani.