Diminta Antisipasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Ini Jawaban Pertamina soal BBM

0
293
Reporter: Rommy Yudhistira

PT Pertamina (Persero) diminta mengantisipasi situasi global yang diperkirakan akan membuat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak. Soalnya perang Rusia-Ukraina sulit tidak dapat diprediksi sehingga perlu perhitungan yang matang bagi Pertaminan untuk mempersiapkan disparitas harga BBM akibat gejolak pasar internasional.

“Tentunya ini akan mempengaruhi, playset perminyakan di dunia. Bisa jadi nanti kita ini mencari barangnya sudah tidak ada, karena Rusia bisa jadi produksinya akan berkurang, bahkan Ukraina produksinya juga akan berkurang,” kata anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).

Nusron mengatakan, pihakya khawatir bahwa sanksi yang diberikan negara-negara internasional terhadap Rusia justru memicu kenaikan harga BBM di tingkat nasional. Apalagi mata uang Rusia di-banned sehingga tidak akan mau menggunakan dolar.

“Ini akan menjadi masalah. Ini kalau tidak ada solusi, yang bengkak kan tetap Pertamina. Sudah harga jual tidak naik, hari ini saja Rp 7.800 subsidinya, sementara nanti bahan bakunya naik lagi. Ini pasti harga akan meningkat terus,” ujar Nusron.

Baca Juga :   Pemerintah Dinilai Langgar Konstitusi karena Serahkan Komoditas ke Mekanisme Pasar

Soal itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya telah menjalin hubungan dengan Rusia untuk pengadaan BBM di tengah situasi global yang sedang memanas. Itu sebabnya, Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia (BI).

“Secara politis tidak ada masalah sepanjang perusahaan yang kita deal ini tidak terkena sanksi,” kata Nicke.

Begitu pun soal pembayaran. Menurut Nicke, itu bukan masalah serius karena sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran pasokan BBM dalam negeri. “Kami juga sudah berkoordinasi, mungkin nanti melalui India. Itulah kenapa kami koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan secara politis tidak ada masalah. Ini business to business murni. Sepanjang yang kita beli itu tidak terkena sanksi. Kita melihat opportunity saja,” ujar Nicke.

Terkait subsidi BBM, kata Nicke, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikannya secara langsung. Dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah bisa tetap sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Itu hanya sekedar usulan, kami tahu untuk menuju ke sana itu tantangannya pun besar. Tetapi kalau kita ingin memastikan subsidi itu tepat sasaran, tidak menambah beban kepada masyarakat maka solusinya adalah itu. Kalau boleh kita (minta) dukungan ke arah sana,” kata Nicke.

Leave a reply

Iconomics