Di Depan Petinggi Muhammadiyah, Anies-Muhaimin Ingin Jadikan Indonesia Adil dan Setara

Pasangan calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan dan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar memastikan tujuannya untuk menjadikan Indonesia yang lebih adil dan lebih setara. Tidak sekadar perubahan, Indonesia disebut harus mampu memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh penduduknya.

Karena itu, kata Anies, prinsip keadilan menjadi prioritas yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam berbagai macam kebijakan. “Itu yang menjadi prinsip kami, saya dan Gus Muhaimin berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan, bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil,” kata Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11).

Berangkat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kata Anies, pihaknya ingin melengkapi apa yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa. Bila dilihat dari perjalanan bangsa, maka bahasa Indonesia bisa terwujud dari adanya kesepakatan yang dibuat para pendiri bangsa.

“Kalau kita tidak menyepakati bahasa persatuan mungkin di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana, harus pada belajar bahasa. Karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa persatuan,” ujar Anies.

Selanjutnya, kata Anies, Indonesia bisa menjadi satu negara juga berdasarkan kesepakatan yang terbentuk. Setelah itu, Indonesia juga menjadi negara kesatuan berdasarkan deklarasi yang dicetuskan Djuanda Kartawidjaja, seorang tokoh Muhammadiyah pada 1957.

“Djuanda adalah seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Jakarta. Bahkan ceritanya cukup legendaris ini. Dia mengatakan Deklarasi Djuanda tahun 1957 diperjuangkan sampai 1982, baru kita satu Tanah Air,” ujar Anies.

Berangkat dari hal itu, kata Anies, ketimpangan saat ini masih saja terjadi sehingga bersama dengan Gus Muhaimin, bila terpilih mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan membuat visi menjadikan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Melalui visi tersebut, pasangan Anies-Muhaimin ingin mewujudkan Indonesia yang memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan tetapi manusianya,” ujar Anies.

Berdasarkan data saat ini, kata Anies, masih terdapat ketimpangan dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Pada 2013, misalnya, IPM untuk wilayah Sumatra dan Jawa berada di angka 69,83. Kemudian pada 2022 IPM untuk Sumatera dan Jawa berada di angka 74,19.

Sementara itu, di wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di angka 64,81 pada 2013. Selanjutnya angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 69,47 di 2022.

Data itu, kata Anies, menunjukkan bahwa harus ada upaya untuk menyamakan IPM wilayah Sumatera dan Jawa, daerah lain meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukan soal selisih poin yang terjadi, tetapi soal bagaimana suatu daerah mengejar ketimpangan tersebut dengan waktu yang cukup lama.

“Jadi ini ketimpangan bila tidak dikoreksi, ini belum memasukan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator lainnya. Dimasukkan satu saja, ketimpangannya akan luar biasa,” tutur Anies.