Debat Cawapres, Gibran soal Hilirisasi, Mahfud Jamin Kepastian Hukum, Cak Imin Wujudkan Keadilan

Debat calon wakil presiden (cawapres) yang meliputi Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD menarik untuk diamati. Terlebih tema debat cawapres kali ini meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan.

Ketika menyampaikan visi misinya, Cawapres Nomor Urut 2 Gibran mengatakan, pihaknya akan meneruskan program hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Hilirisasi tidak hanya terfokus pada sektor tambang, melainkan dilakukan di sektor pertanian, perikanan, digital, dan lainnya.

Selain hilirisasi, kata Gibran, pihaknya akan menggenjot ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk keluar dari jebakan negara middle income trap, maka perlu mendorong peningkatan nilai tambah dalam negeri sebagai cara menghadapi gempuran resesi global, perang dagang, dan konflik geopolitik.

Selanjutnya, kata Gibran, pemerataan pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini akan diteruskan. Apalagi  pemerataan pembangunan tidak boleh terjadi di suatu daerah saja dan harus terjadi di seluruh daerah di Tanah Air.

“Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib,” kata Gibran di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Sementara giliran Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD menuturkan, pihaknya bersama Ganjar Pranowo fokus pada pemberantasan korupsi yang sudah merajalela di Indonesia. Seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang maju, dengan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 7% karena sumber daya alam dan manusia terbebas dari praktik korupsi.

Mengutip hasil survei Transparansi Internasional, kata Mahfud, korupsi di Indonesia terjadi di setiap lini institusi yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. “Kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat ke udara pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya rakyat miskin,” timpal Mahfud.

Karena itu, kata Mahfud, bila kelak terpilih sebagai wakil presiden RI, maka pemberantasan korupsi akan dilakukan di setiap lini-lini strategis perekonomian. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dengan kekayaan yang merata.

“Itulah Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda ‘hai koruptor ku tabrak kau’. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan Pasal 33 UUD, di Alquran disebutkan jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya,” ujar Mahfud.

Sementara giliran Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya akan mengutamakan pada persoalan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Muhaimin bersama Anies Baswedan akan me-nyelepet segala sesuatu yang sudah keluar dari ketentuan dan koridor hukum. Jurus selepet ampuh digunakan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan.

“Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi, disrupsi itu adalah awal dari perubahan,” ujar Muhaimin.

Selanjutnya, kata Muhaimin, pihaknya menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi sehingga perlu tindakan tegas dengan me-nyelepet persoalan tersebut. Untuk menjamin keadilan, maka Muhaimin bersama Anies akan menerapkan pajak yang besar kepada orang-orang yang dinilai memiliki kekayaan di atas rata-rata penduduk Indonesia.

“Artinya ini keadaan yang tidak adil, ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajaki bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia,” kata Muhaimin.

Rendahnya penghasilan dan tingginya harga bahan pokok pun menjadi perhatian Muhaimin dan Anies. Karenanya, Muhaimin bersama Anies berjanji, jika terpilih maka program bantuan sosial (bansos) yang sudah dijalankan pemerintah akan dilanjutkan dan diperkuat dengan program bansos plus.

Kemudian, lanjut Muhaimin, 5% dari APBN akan dimanfaatkan untuk mendorong kaum muda agar bisa berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Lalu, akan menyalurkan anggaran Rp 5 miliar untuk setiap desa per tahun, guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata.

“Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan untuk tumbuh menjadi maju,” kata Muhaimin.