Buntut Kasus Ledakan di Kawasan IMIP, Anggota Komisi VII Ini Minta Audit Total Industri Smelter di RI

Anggota Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mengaudit total industri smelter di Indonesia terutama karena terjadinya ledakan tungku di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beberapa waktu lalu. Pemerintah perlu mengkaji ulang program hilirisasi mineral, dan mengutamakan keselamatan para pekerja.

“Sudah banyak kritik yang diberikan berbagai pihak terhadap program hilirisasi ini namun kurang direspons dengan baik oleh pihak pemerintah. Yang sering muncul hanyalah pembelaan,” kata Mulyanto dalam keterangannya pada Kamis (28/12).

Mulyanto menilai, industri smelter yang ada saat ini, hanya memberikan keuntungan bagi luar negeri. Adapun keuntungan itu meliputi harga bijih ore yang murah, pemberlakuan tax holiday, kemudahan mendatangkan peralatan dan mesin, tenaga kerja asing, bebas bea ekspor, dan feronikel dengan kandungan nikel kurang dari 10%.

“Karena itu kita meragukan optimalisasi penerimaan negara dari industri smelter ini. Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita.” uujar Mulyanto.

Padahal, kata Mulyanto, cadangan nikel Indonesia tercatat semakin menipis atau berada di bawah 10 tahun operasi. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah percepatan terhadap industrialisasi mineral dengan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi.

“Bukan sekadar hilirisasi setengah hati dengan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah. Jangan sampai nikel kita keburu habis saat kelak kita butuhkan untuk industrialisasi. Belum lagi keberadaan material ikutan yang juga terbawa, yang kita tidak tahu berapa nilainya,” ujar Mulyanto.

Upaya tersebut, kata Mulyanto, menjadi salah satu cara untuk mencegah agar kejadian ledakan smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan IMIP, Sulawesi Tengah, 24 Desember lalu, tidak terulang kembali di masa mendatang. Bila tidak begitu, dikhawatirkan akan terjadi lagi peristiwa semacam ledakan tungku smelter nikel di kawasan IMIP yang menelan korban jiwa dan luka.

“Kasus ledakan smelter PT ITTS di Kawasan IMIP adalah kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional. Kalau tidak ada tindakan korektif dari pemerintah kita khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja kita,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya, telah terjadi ledakan tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember lalu. Karena ledakan itu, menewaskan 18 pekerja yang setidaknya itu tercatat hingga 26 Desember 2023.

Dari jumlah korban tewas itu, 10 orang tenaga kerja Indonesia dan 8 tenaga kerja asing asal Tiongkok. Kasus ledakan tungku smelter ini menambah daftar panjang insiden di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.