Bisnis Bertumbuh, Komisi VI Dukung Holding BUMN Pertahanan Dapatkan Modal Kerja

Komisi VI DPR mendukung holding badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan untuk mendapatkan kemudahan modal kerja seiring pertumbuhan skala bisnis dan kontrak yang mengalami kenaikan 6,2% sejak periode 2021. Juga mendukung inisiatif strategis Defend ID mewujudkan top 50 global defence company.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, untuk mewujudkan hal tersebut caranya melalui strategi pengembangan bisnis, penguasaan teknologi, perbaikan keuangan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan operasional, dan peningkatan teknologi informasi.

“Meminta Defend ID bersama pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan  membuat peta jalan BUMN industri pertahanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pertahanan nasional,” kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Martin mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja holding BUMN industri pertahanan yang berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp 19,7 triliun pada 2022  atau naik 23,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada realisasi pendapatan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITDA) senilai Rp 1,8 triliun atau tumbuh 41,35% dari 2021, dan kinerja laba bersih sebesar Rp 483 miliar atau tumbuh 198% dari tahun lalu.

“Komisi VI menerima penjelasan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero)/Defend ID, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad terkait pembahasan mengenai evaluasi kinerja korporasi tahun 2022, roadmap pengembangan holding BUMN pertahanan dan inisiatif strategis perusahaan 2023,” ujar Martin.

Sementara itu, Direktur Utama PT LEN Industri/Defend ID Bobby Rasyidin mengatakan, pihaknya membutuhkan beberapa dukungan dari seluruh stakeholders yang ada. Pertama, Defend ID membutuhkan kepastian pasar dan pembelian jangka panjang, sehingga tercapai skala perekonomian, dan investasi yang dilakukan dapat lebih optimal.

Kedua, Defend ID meminta agar dapat dilibatkan dalam perencanaan pemenuhan alpalhankam, yang mana hal tersebut dinilai dapat membangun keselarasan antara pembangunan postur rencana pembangunan industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Ketiga, Defend ID membutuhkan dukungan anggaran yang dapat memberikan kepastian penetapan sumber pembiayaan baru yang belum kontrak, dan kepastian penerbitan rupiah murni pendamping. Keempat, Defend ID menginginkan adanya penugasan dari pemerintah yang berkaitan dengan kontrak jangka panjang, sehingga mampu memenuhi skala perekonomian, percepatan proses kontrak, percepatan efektif kontrak, dan perbaikan term of payment.

Kelima, Defend ID meminta dukungan dari berbagai stakeholders untuk menjadikannya dan badan usaha milik swasta industri pertahanan sebagai satu kesatuan ekosistem industri pertahanan keamanan Indonesia yang memiliki tujuan untuk mempercepat kemandirian dan peningkatan daya saing nasional. Keenam, Defend ID meminta dukungan dari lembaga keuangan atau perbankan yang berkaitan dengan ketentuan pemberian fasilitas kredit kepada industri pertahanan yang dalam status restrukturisasi, serta kebijakan khusus atas biaya-biaya fasilitas kredit yang dikenakan kepada industri pertahanan.

“Terima kasih pimpinan serta anggota Komisi VI sekali kami mengucapkan apresiasi atas dukungan Komisi VI terhadap bagaimana kami akan memperkuat industri pertahanan dalam negeri, terutama Defend ID ini ke depannya,” kata Bobby.

Untuk diketahui, holding BUMN industri pertahanan itu terdiri atas PT LEN Industri (Persero)/Defend ID, PT Dahanan, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.