Bawaslu: Pelanggaran Pemilu 2024 Tidak Berbeda dengan Sebelumnya karena Aturannya Sama

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Apalagi masih menggunakan undang-undang yang sama.

Dalam proses pengawasan, kata anggota Bawaslu Puadi, pihaknya tetap fokus pada aspek pencegahan. Upaya pencegahan yang dilakukan merujuk pada poin-poin yang terdapat dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

“Karena undang-undangnya sama, dugaan-dugaan pelanggaran itu tidak beda jauh, seperti politik uang, pengurangan surat suara, pemalsuan dokumen dan sebagainya,” kata Puadi saat menjadi pembicara dalam acara Pokja Anev Sitkamtibmas Tahunan di Jakarta, Kamis (25/1).

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu, kata Puadi, dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sebagai pihak yang diberi kewenangan, Bawaslu memiliki posisi strategis dalam mengafirmasi keadilan pemilu agar tetap terjaga.

“Kita buat IKP dalam konteks pencegahan. Jadi sebetulnya, setiap kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali, kalau tidak ada pelanggaran tidak mungkin, pasti ada,” ujar Puadi.

Masih kata Puadi, Bawaslu akan memastikan keadilan pemilu tetap terjaga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Juga akan menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan.

“Ketika dalam proses pengawasan diduga ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu bertindak. Upaya penindakan itulah yang kemudian menjadi suatu langkah teradil ketika sudah melakukan proses pengawasan dan pencegahan,” ujarnya.