Bacapres Anies Baswedan Berseru kepada Negara agar Tidak Ikut Campur di Pilpres 2024

Bakal calon presiden (capres) Anies Baswdan meminta negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Negara seharusnya memberikan kewenangan tersebut kepada rakyat.

“Biarkan rakyat, tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Kalau negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia,” kata Anies yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) beberapa waktu lalu.

Anies mengatakan, negara harus bersikap netral dalam Pilpres dan tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi kehendak rakyat ketika memilih calon yang akan bertarung dalam Pilpres 2024.

“Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu, sampai nanti di TPS, dan sampai nanti diperhitungan, bahwa ini bukan sekadar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini,” ujar Anies.

Masih kata Anies, pihaknya dalam berkontestasi di Pilpres 2024 akan menghadapi kekuatan dengan sumber daya yang besar. Karena itu, para relawan tidak gentar dan tetap kuat ketika menghadapi tantangan tersebut.

“Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang masa depan bangsa kita, dan anak-anak dari bangsa kita,” ujar Anies.

Karena itu, kata Anies, para relawan harus bersama-sama berjuang memenangkan Pilpres untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Juga pentingnya menjaga kemuliaan dan kehormatan perjuangan untuk memenangi Pilpres 2024.

“Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu,” kata Anies lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pemerintah ikut campur urusan partai politik dalam menentukan koalisi pada pilpres tahun depan. Jokowi menegaskan bahwa, pertemuan antara dirinya dengan enam ketua umum partai politik, sebatas diskusi kepala negara dengan partai pendukung pemerintah.

“Bukan cawe-cawe, itu diskusi saja, kok cawe-cawe, diskusi. Tolong dimengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” kata Jokowi.