Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah dengan Instrumen Fiskal Bantu Pelaku Bisnis Hadapi Kebijakan Trump

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino menilai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat lebih bersifat alat negosiasi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS yang defisit, dan bukan menjadi keputusan mengikat.

“Hal ini diperkirakan bersifat temporer. Dan hanya digunakan untuk negosiasi tarif dagang yang berimbang terhadap mitranya. Bukan sebagai keputusan permanen, yang malah menyengsarakan rakyat Amerika sendiri pada gilirannya,” ujar Harris dalam keterangannya, Sabtu (05/04/2025).

Karenanya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menjelaskan secara transparan kepada publik untuk menghindari kepanikan yang berlebihan di pasar uang dan pasar modal. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya perlindungan terhadap perusahaan yang terdampak langsung oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump itu.

Dengan demikian, diperlukan instrumen fiskal untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal akibat lonjakan tarif tersebut. Kata dia, jangan sampai perusahaan-perusahaan di Indonesia dibiarkan berjuang sendirian yang bisa berujung pada kebangkrutan, dan terjadi PHK massal.

Oleh karena itu, Harris mendorong pemerintah khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan segera mengambil langkah strategis. Sebab, pengenaan tarif 64% terhadap produk AS yang masuk ke Indonesia adalah batas tertinggi atas barang impor dari AS, dan bukan keseluruhan produk AS dikenakan tarif 64%.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam jangka pendek perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat. “Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia, ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak AS. Kata kuncinya adalah data bukan sekadar asumsi semata,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu itu secara mendalam. Tapi juga harus memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia. Bila perlu melibatkan pihak asosiasi perusahaan yang kredibel.

Adapun untuk jangka menengah dan panjang, diversifikasi pasar menjadi langkah penting untuk ditempuh. Karena, Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) harus lebih aktif dalam mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah serta Afrika Utara dan Barat.

“Ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS sebesar 10% harus dikurangi agar jangka panjang ekspor Indonesia lebih terjamin,” ujarnya.

Dia lantas mengingatkan pemerintah Indonesia tak perlu mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa mengenai dampak mata uang rupiah terhadap dolar AS, dan pasar modal atas tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% itu. Meskipun, kebijakan Donald Trump itu berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan, di mana Indonesia selama ini juga menikmati surplus US$18 miliar per tahun.

“Sedikit banyak tentu akan berpengaruh terhadap Neraca Perdagangan Indonesia, yang selama ini menikmati surplus sebesar US$18 miliar per tahun. Tetapi kita perlu menunggu detail tarif, yang dikenakan terhadap masing-masing komoditas Indonesia yang diekspor ke AS,” cetusnya.

Di tengah dinamika di atas, kata dia, Indonesia perlu memanfaatkan peluang yang ada dengan kebijakan yang tepat, bukan malah memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang kontraproduktif.

“Di balik goncangan ini selalu ada peluang. Semoga Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai malahan peluangnya dirusak oleh pernyataan para pejabat yang blunder hanya demi popularitas yang konyol,” ucapnya.