Anggota Komisi VII DPR Harap Transisi Menuju EBT Dilakukan Secara Terintegrasi

Pemerintah diminta berhati-hati dan arif dalam melaksanakan transisi energi baru dan terbarukan (EBT). Selain menggalakkan energi yang ramah lingkungan, Indonesia juga memiliki potensi energi lain seperti batu bara, tenaga surya dan air sehingga perlu ada integrasi dalam mengembangkan dan mengelola energi guna menjaga transisi energi.

“Nah itu yang ingin kita pelajari dan akan kita cari solusinya, integrasinya seperti apa, terutama dalam konteks menjaga transisi energi. Transisi energi kan tidak mungkin spontanitas, perlu ada proses waktu yang kita sesuaikan,” kata anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin ketika kunjungan kerja reses ke Bogor, Jawa Barat seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Transisi energi itu, kata Mukhtar, jangan sampai menimbulkan persoalan nantinya seperti yang terjadi di Eropa dan Tiongkok saat ini. Mereka mengalami krisis energi karena pasokan energinya terganggu.

Berdasarkan hal tersebut, kata Mukhtar, sistem energi nasional harus terintegrasi untuk mencegah hal yang serupa terjadi. Karena itu, transisi energi tersebut tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Nah inilah yang menjadi bahan bahan nanti yang akan kami kembali dalami dalam masa sidang yang akan datang. Temuan-temuan (pada kunjungan kerja) reses ini akan kita tindak lanjuti,” kata Mukhtar.

Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR itu melihat PLTP Gunung Salak Bogor menggunakan geothermal (panas bumi) pada proses hulunya. Proses hulu PLTP ini cukup mahal dan membutuhkan teknologi serta keahlian luar biasa, sehingga Komisi VII DPR ingin melihat efisiensi dan efektivitas PLTP tersebut.

“Target kita adalah melangkah pada 23% dari energi baru terbarukan per tahun 2025. Oleh karena itu, ini tentu (menjadi) bagian daripada proses itu,” katanya.