Anggota Komisi VI Ini Kritik Kemendag karena Dinilai Lambat Menstabilkan Harga di Bulan Ramadhan

Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mengkritik kinerja Menteri Perdagangan, Budi Santoso karena lambat merespons gejolak harga pangan di lapangan saat bulan Ramadhan. Padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok itu sudah naik jauh sebelum Ramadhan.

“Nah, Pak Mendag (Budi) menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025. Jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan bulan Ramadhan (1446 H), 1 Maret 2025 ,” kata Firnando di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

Agenda rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI, Novi Helmi membahas harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

“Program Bapak (Budi) ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadhan. Jadi hari pertama, kedua hingga 1 bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” ujar Firnando.

Masih kata Finando, pihaknya meminta Kemendag memiliki program yang jelas dan bisa menstabilkan harga pangan ini sepanjang tahun ini. “Dengan demikian, masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri,” kata Firnando.

Sebelum rapat kerja tersebut, kata Firnando, pihaknya memantau lapangan terutama di Jawa Tengah I (Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) yang menjadi daerah pemilihannya. “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelepon beberapa pasar di kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan naik. Misalnya, minyak goreng naik hingga Rp 20 ribu, lalu gula pasir Rp 19 ribu dan lain-lainnya,” kata Firnando.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya menjamin pasokan dan pengawasan distribusi MinyaKita dalam menghadapi puasa Ramadhan dan Lebaran 2025. “Dalam menghadapi puasa hingga Lebaran 2025, Kementerian Perdagangan terus berkolaborasi dengan struktur terkait dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin pasokan dan pengawasan distribusi MinyaKita,” ujar Budi.

Tindak lanjut rapat koordinasi terbatas atau Rakornas yang dipimpin menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) disepakati antara lain, harga MinyaKita di pasar rakyat atau tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menyediakan data harga harian barang kebutuhan pokok sebagai instrumen evaluasi selama bulan Ramadhan.

Kementerian Perdagangan juga telah meminta produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan MinyaKita sebanyak 2 kali lipat selama hari besar keagamaan nasional bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025. “Kami sudah memanggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok 2 kali lipat,” ujar Budi Santoso.

Distribusi dan penyaluran MinyaKita difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama dengan Satgas Pangan Polri, 38 pemerintah daerah dan 4 Balai Pengawasan Tertib Niaga secara simultan juga melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan dan kesesuaian HET MinyaKita.