Anggota Komisi V Ini Sebut Proyek Pembangunan IKN Bebani APBN

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apalagi APBN untuk saat ini dibebani subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terhitung besar.

Menurut anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap mengalokasikan anggaran dari 2022 hingga 2024 untuk pembangunan IKN senilai Rp 43,73 triliun. Dari jumlah itu, anggaran IKN untuk 2022 dialokasikan senilai Rp 4,07 triliun.

Selanjutnya, kata Suryadi, anggaran IKN untuk 2023 Rp 20,48 triliun, dan 2024 Rp 18,18 triliun. Dari total angaran tersebut, penggunaannya untuk membangun prasarana dasar IKN seperti gedung-gedung pemerintahan dan istana.

“Penggunaan dana APBN secara besar-besaran untuk membangun IKN membuktikan bahwa proyek IKN hanya akan membebani APBN dan tujuan pemerataan yang diharapkan tidak akan tercapai,” kata Suryadi dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Suryadi mengatakan, anggaran Kementerian PUPR secara keseluruhan pada 2023 diproyeksikan sebesar Rp 125,22 triliun. Dari jumlah itu, Rp 20,48 triliun dialokasikan untuk pembangunan IKN atau sekitar 16,5% anggaran Kementerian PUPR di 2023 akan digunakan untuk IKN.

Sementara itu, kata Suryadi, sisa anggaran Kementerian PUPR bila disebar secara merata ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, maka akan mendapatkan Rp 2,8 triliun atau 2,25% dari total anggaran Kementerian PUPR pada 2023. Sedangkan, dari sisi anggaran padat karya hanya naik menjadi Rp 14,34 triliun di 2023 dari Rp 13,64 triliun di 2022.

Jumlah tersebut, kata Suryadi, menurun 40% dari anggaran padat karya pada 2021 yang mencapai Rp 24,27 triliun. Karena itu, pemerintah disebut terlalu memfokuskan penggunaan APBN untuk pembangunan IKN sehingga pemindahan yang direncanakan pada 2024 tidak akan berjalan sesuai yang ditetapkan.

“Setelah hengkangnya Softbank Group dari daftar investor IKN, maka praktis hingga saat ini belum ada kejelasan pihak swasta yang akan menggarap proyek di IKN. Padahal pemindahan ibu kota diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp 480 triliun,” ujar Suryadi.

Sementara itu, Kementerian PUPR telah memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN di Kalimantan Timur, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan tahun anggaran 2022 sebanyak 19 paket kegiatan.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran Rp 43,73 triliun. Khusus pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.

Pekerjaan pembangunan IKN, kata Zainal, segera dimulai setelah penandatanganan kontrak sehingga infrastruktur dasar dapat selesai sesuai target pada 2024. “Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik,” kata Zainal.