Anggota Komisi V Desak Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Tol, Ini Alasannya

Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif tol. Soalnya, kenaikan tarif tol akan memicu kenaikan inflasi yang kini sudah meningkat akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami juga berpandangan jika tarif tol dinaikkan dengan alasan penyesuaian terhadap pengaruh laju inflasi, maka kenaikan tarif tol ini justru berpotensi semakin menaikkan laju inflasi akibat naiknya biaya logistik,” kata Suryadi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Suryadi mengatakan, faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam hal tarif tol itu adalah perekonomian Indonesia yang belum pulih sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Terkait dengan kenaikan tarif tol ini, data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia pada 2017 menyebutkan, ongkos logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut, kata Suryadi, lebih tinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di Asean, seperti Thailand 13,2%, Malaysia 13%, dan Singapura 8,1%. Karena itu, kenaikan tarif logistik dinilai akan membebani dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Itu sebabnya, kata Suryadi, kenaikan tol dapat berpotensi menyebabkan beralihnya jalur logistik. “Banyak truk yang akan melewati jalur kota yang lebih terjangkau biayanya, sehingga menjadi tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya jalan tol menurut pemerintah,” kata Suryadi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya berencana menaikkan tarif tol dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional dan penetapan harga terbaru BBM. Penyesuaian tarif tol dinilai akan mempengaruhi pada pelayanan dan iklim investasi yang ada.

“Kalau tarif tol karena kondisi pandemi Covid-19 agak saya tahan-tahan. Sekarang sudah bergerak ekonominya. Sesuai aturan, inflasi, kita coba penyesuaiannya,” kata Basuki.