Anggota Komisi IX DPR Pertanyakan Kelebihan Anggaran Peserta PBI, Ini Jawaban Menkes Budi

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan selisih perbedaan anggaran yang terdapat pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut Saleh, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan anggaran untuk 96,8 juta jiwa peserta PBI Jamkes, namun sesuai data yang dipaparkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, jumlah peserta pada Oktober jumlahnya menyusut hingga 84,9 juta jiwa peserta PBI.

“Kemudian yang berikutnya ini ada anggaran Pak Menteri anggaran PBI-nya disebutkan kan yang targetnya itu kan Pak Menteri itu 96,8 juta ya pak. Kemudian yang 96,8 juta ini kalau kita lihat data per Oktober kan 84,9 juta tapi kan anggarannya disiapkan dengan 96,8,” kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Mendagri, Menkes, dan Mensos, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Menanggapi hal itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa adanya perbedaan jumlah peserta dengan anggaran yang siapkan disebabkan lantaran data yang diterima oleh Kemenkes dari Kementerian Sosial (Kemensos) berbeda dengan data yang sebelumnya diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi kami mendapatkan angkanya sesudah meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dengan Kemenkeu adalah 96,8 juta jiwa. Setelah itu di bulan September Kementerian Sosial mengeluarkan angka yang baru sebesar 85 juta jiwa, sehingga kami belum melakukan koreksi dari anggaran tersebut,” ujar Budi.

Sementara itu, mengenai sisa anggaran dari perbedaan data yang ada, kata Budi, selisih anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mengisi kekurangan anggaran klaim rumah sakit yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Budi kepada Komisi IX DPR RI.

“Saya rasa bapak ibu anggota Komisi IX juga memahami, dan kalau nanti sampai mendekati akhir tahun tetap ada selisih lebih dari anggaran untuk PBI BPJS ini, rencana kami kami akan alihkan dengan persetujuan Kementerian Keuangan untuk menutupi kekurangan anggaran klaim rumah sakit yang ada,” ujar dia.