Anggota Komisi IV: Pemerintah Perlu Siapkan Langkah Antisipasi Harga Pangan dan Inflasi

Pemerintah diminta mengambil langkah antisipasi kondisi fluktuasi harga komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng dan gula pasir yang sedang naik. Apalagi komoditas seperti gula pasir, misalnya, naik 0,33% per 1 November 2022 dan inflasi bulan Oktober 2022, 4,73%.

“Pemerintah harus hati-hati menjelang tahun baru nanti, jangan sampai kegagalan mengendalikan harga terus berulang,” kata anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Johan mengatakan, untuk mengendalikan harga pangan, maka Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu menjalankan fungsinya sebagai regulator kebijakan dan stabilisasi pangan. Salah satu caranya dengan membentuk sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

“Khusus untuk persoalan harga komoditas pangan diharapkan mampu melakukan pengendalian harga melalui penyediaan stok dan rantai pangan yang efisien,” ujar Johan.

Menurut Johan, seharusnya pemerintah dapat mengendalikan harga komoditas pangan karena merupakan urusan utama dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa mengambil langkah dengan meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri dan juga menghentikan impor.

Dengan demikian, kata Johan, dapat mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang dinilai mengalami penurunan saat ini. “Saya melihat upaya pengendalian harga pangan secara nasional harus dimulai dari ketegasan terhadap akar penyebab dari volatilitas harga yang tinggi yakni banyaknya produk pangan yang masih impor,” tutur Johan.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya telah memiliki 2 strategi untuk mengantisipasi laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga komoditas di beberapa daerah. Kedua strategi adalah memfasilitas distribusi komoditas pangan yang surplus di suatu wilayah ke wilayah lain yang mengalami defisit dan melakukan bantuan operasi pasar yang dikemas dengan kegiatan pangan murah.

“Bapanas siap membantu kalau dari sisi anggaran, (daerah) tidak ada anggaran atau kekurangan anggaran dana transfer umum, sehingga kami siap membantu, sehingga pelaksanaan pengendalian inflasi 2 bulan ini bisa terlaksana,” kata Arief.