Anggota Komisi IV Ini Janji Kawal Penyaluran Bansos kepada Nelayan

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan berjanji akan terus mengawal penyaluran bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Pengawalan itu termasuk juga untuk program penanganan dampak inflasi yang dikelola pemerintah daerah akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Daniel, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak terhadap kenaikan inflasi, sehingga pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin perlu dilakukan secara cermat, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

“Kami di DPR akan terus mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Dana Transfer Umum tersebut,” kata Daniel dalam keterangan resminya, Kamis (15/9).

Menurut Daniel, perluasan jangkauan distribusi penyaluran program penanganan dampak inflasi perlu memperhatikan kebutuhan dan karakter setiap daerah. Juga perlu memperhatikan pekerja sektor informal, pekerja lepas kelautan dan perikanan, serta pekerja pariwisata bahari.

“Pemerintah harus bisa menjangkau mereka untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi maupun kenaikan inflasi,” ujar Daniel.

Daniel menilai, kenaikan harga BBM juga berdampak banyaknya nelayan yang tidak bisa melaut lantaran kesulitan biaya perbekalan kapal. Sejumlah nelayan mengeluhkan persoalan utang yang harus ditanggung akibat tidak memiliki biaya untuk melaut.

“Di beberapa pelabuhan perikanan sekarang banyak kapal nelayan bersandar tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. Oleh karenanya, bansos bagi nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” kata Daniel.

Karena itu, kata Daniel, pemerintah dapat mempertimbangkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan pelaku usaha industri kelautan. Merujuk hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83% nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi.

Keadaan tersebut dinilai mempengaruhi pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut dihabiskan untuk membeli bahan bakar. “Bantalan sosial yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut,” tuturnya.