Anggota Komisi III Desak Jaksa Agung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Migor

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan swasta dan pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berbicara tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan kebijakan, maka Kejagung harus mengecek regulasi, surat edaran dan produk kebijakan yang diterbitkan.

“Bicaranya hirarki, bicaranya pucuk pimpinan. Mungkin saja ini, jangan saya menuduh ya. Mungkin saja bicaranya sampai menteri perdagangan. Jadi, jangan bicara ada pejabat Kemendag. Langsung saja,” kata Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

Arteria mengatakan, masalah dugaan korupsi izin ekspor CPO itu, Kejagung perlu mengambil keputusan tegas dan memeriksa pihak-pihak yang memang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Ini bukan informasi rahasia pak, ada dirjen, ada direktur di Kementerian Perdagangan yang sudah malang melintang usahanya mainan kuota, mainannya importasi, komoditi. Saya minta ini diambil keputusan yang tegas. Karena itu punya backing yang luar biasa hebat. Itu ada kaitannya juga dengan bawang putih. Jadi mainnya serius. Kejaksaan gasak bawang putih, itu baru jagoan,” kata Arteria.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan, setiap kasus yang ditangani Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menindak setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan baik dari pihak swasta, kementerian/lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) tidak bisa dikerjakan secara sekaligus. Hal tersebut dinilai membutuhkan tahapan-tahapan untuk mengungkap suatu tindakan korupsi.

“Pasti ada tahapan, yang pasti kita sudah melihat kinerja dari Kejaksaan Agung sudah melibas banyak sekali BUMN dan pihak swasta yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yang pasti, saya yakin kejaksaan sudah mulai membidik yang tadi disebut oleh Pak Arteria itu. Masih banyak juga BUMN yang lainnya,” kata Adies.

Komisi III DPR memastikan mendukung penuh kinerja Kejagung khususnya menindak korupsi di sektor BUMN dan swasta serta para koruptor kelas kakap. Juga mendukung penuh kinerja Kejagung mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan.