Anggota Komisi II DPR Harap KPU dan Bawaslu Mampu Atasi Sengketa Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan bisa mengatasi sengketa Pemilu 2024. Caranya dengan membuat kesepakatan bersama Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Supaya jangan sampai sengketa pemilu berlarut-larut sehingga akan menyebabkan terjadi himpitan berbagai tahapan. Yang kita inginkan jangan sampai antara pelaksanaan Pileg, Pilpres berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada,” kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus seperti dikutip situs resmi DPR, Sabtu (16/10).

Guspardi mengatakan, adanya kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, MA dan MK yang dibentuk dalam perkara pengajuan, harus diperhitungkan sejelas mungkin agar peradilan tidak dapat menolak permohonan yang diajukan. Harus dibuat kesepakatan yang berkaitan dengan sengketa pemilu baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada sehingga dapat diketahui perkara yang diizinkan masuk dan berapa lama perkara itu berlangsung.

Kendati demikian, kata Guspardi, sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai pertemuan MA, MK, dengan penyelenggara pemilu. Komisi II DPR akan memfasilitasi pertemuan tersebut setelah masa reses berakhir.

“Jadi mungkin setelah reses, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara diharapkan bisa duduk bersama dengan MK dan MA untuk membuat kesepahaman terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemiluan, sengketa pemilu dan pilkada,” ujar Guspardi.

Sebelumnya, pemerintah melemparkan wacana untuk memundurkan jadwal hari pemungutan suara Pemilu 2024 menjadi 15 Mei 2024. Sementara itu KPU mengusulkan pelaksanaan pencoblosan dilakukan pada 21 Februari 2021.

Hal tersebut menimbulkan perdebatan, salah satu alasan penolakan pemilu dilakukan pada Mei 2024 lantaran pelaksanaannya berdekatan dengan tahapan Pilkada 2024 yang hari pemungutan suaranya dilakukan pada November 2024.