Anggota Komisi I Sebut Masa Pensiun TNI dan Polri Harusnya Sama, Apa Alasannya?

Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf menilai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI dan Kepolisian RI (Polri) sesuai dengan konstitusi itu setara. Karena itu, masa pensiun TNI dan Polri sudah seharusnya disamakan.

“Merujuk Pasal 28 D ayat 1, 2, dan 3, dengan tupoksi yang serupa antara aparat pertahanan dan keamanan, maka aturan terkait masa kedinasan mereka sewajarnya disamakan. Apakah UU Polri yang menyesuaikan dengan TNI atau sebaliknya,” kata Al Muzzammil dalam keterangannya, Jumat (11/2).

Karena itu, kata Al Muzzammil, uji materi UU tentang TNI tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pensiun baiknya dikabulkan. Atau jika tidak bisa juga dilakukan perubahan UU di DPR.

Menurut Al Muzzammil, apabila uji materi tersebut dikabulkan, maka jabatan Panglima TNI Andika Perkasa berpotensi berlanjut kembali. Jika merujuk UU TNI saat ini, masa dinas Andika akan berakhir pada November 2022.

“Jika UU TNI atau Polri sudah diubah secara proporsional dan objektif, maka yang mendapat manfaat seluruh jajaran TNI dan Polri, bukan hanya Jenderal Andika,” ujar Al Muzammil.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak masyarakat untuk tidak berspekulas soal permohonan uji materi UU TNI di MK. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berlaku saat ini.

Untuk diketahui, uji materi UU TNI ke MK dimohonkan Letkol (Purn) Euis Kurniasih bersama 5 orang lainnya pada November 2021. Pasal yang diujikan terkait dengan aturan mengenai batas usia personel TNI dalam masa kedinasan.