Anggota Komisi I Minta Pemerintah Perkuat BSSN Atasi Kebocoran Data Pribadi

Pemerintah diminta memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi kebocoran data yang terus terjadi hingga saat ini. Salah satu penguatan itu dengan meningkatkan anggaran BSSN, sehingga bisa mengatasi dan mencegah kebocoran data yang terus terjadi saat ini.

“BSSN harus diperkuat, jangan kayak sekarang. Sekarang hanya 10% dari potensinya yang dimanfaatkan, karena anggarannya juga cuma sedikit,” kata anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan  di Djakarta Theater, MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (20/7) kemarin.

Farhan mengatakan, pihaknya bersama pemerintah terus berupaya mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sambil menunggu aturan teknisnya rampung. “Bagaimana kita mengukur kerapuhannya dan tindakannya untuk penguatan. Itu belum bisa kita apa-apa selama UU PDP belum diimplementasikan,” ujar Farhan.

Kendati sadar dengan kondisi itu, kata Farhan, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan yang lebih luas, karena ada peran lembaga lain yang memiliki kewenangan secara khusus. “Kita kembalikan kepada polisi dan BSSN. Karena preventif sama penyidikannya ada di 2 lembaga itu,” kata Farhan lagi.

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial Twitter adanya kebocoran data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam unggahannya, akun @secgron mengatakan, terdapat 337 juta data penduduk yang dipastikan bocor.

“Data yang dipastikan bocor adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lain-lain,” tulis akun @secgron.