Anggota Komisi I Ini Minta BP2MI Data BMI agar Bisa Dilindungi dengan Pasti

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diminta mendata seluruh buruh migran Indonesia (BMI). Dengan adanya pendataan tersebut, maka pemerintah bisa memberikan perlindungan yang pasti kepada BMI.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan, pihaknya menilai pendataan BMI itu penting dan sudah diusulkan sejak 2019. “DPR sangat mendukung ketika Presiden Joko Wiodo mengangkat hal tersebut dan mendorong BP2MI membantu mendata BMI,” kata Christina dalam keterangannya, Jumat (21/10).

Christina mengatakan, pihaknya mengajak semua pihak yang berwenang berkomitmen memberantas praktik ilegal pengiriman BMI yang masih terjadi hingga saat ini. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan pengawasan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat BMI ilegal disalurkan, seperti bandara dan pelabuhan.

“Ini adalah kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI karena pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi, bahkan diduga melibatkan aparat,” ujar Christina.

Masih kata Christina, pihaknya mengapresiasi Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan perhatian dan perlindungan bagi BM. Upaya tersebut perlu didorong dengan langkah-langkah konsisten agar pengiriman BMI secara ilegal dapat dicegah.

“Kita patut mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi terhadap PMI. Dua hal ditekankan presiden dalam arahannya, yaitu pendataan dan menghilangkan praktik-praktik pengiriman BMI secara ilegal,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melawan sindikasi penempatan BMI ilegal atau non-prosedural, serta memberikan perlindungan bagi BMI. Jokowi mengatakan, jumlah BMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah itu, 4,5 juta BMI berangkat secara ilegal atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.