Anggota Banggar Ini Tidak Setuju Pemerintah Ikut Tanggung Biaya Proyek KCJB

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hermanto meminta pemerintah memperhatikan mekanisme penganggaran terkait membengkaknya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pemerintah jangan bertindak sendiri ketika menanggapi permintaan Tiongkok untuk bersama menanggung biaya pembengkakan proyek tersebut.

Berdasarkan mekanisme penganggaran itu, kata Hermanto, pemerintah tidak serta merta memenuhi keinginan Tiongkok. Apalagi persoalan tersebut dinilai sangat sensitif dan berkaitan dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama,” kata Hermanto dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Hermanto juga mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB berdasarkan skema kesepakatan business to business bukan government to government. Karena itu, bila dalam prosesnya mengalami pembengkakan biaya, maka seharusnya tidak menjadi beban APBN.

“Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” ujar Hermanto.

Untuk saat ini, kata Hermanto, Indonesia sedang menghadapi persoalan dalam negeri yang menyangkut perekonomian. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan mengatasi kemiskinan jauh lebih penting ketimbang membebankan pembengkakan anggaran KCJB pada APBN.

“Awalnya murah tetapi kemudian membengkak. Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” kata Hermanto lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Alia Karenina mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta menyetujui permintaan China Development Bank dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang ingin pemerintah turut menanggung beban biaya proyek KCJB. Pemerintah masih dalam tahap pembahasan untuk turut serta menanggung cost overrun dalam proyek tersebut.

“Proyek KCJB diperkirakan akan mengalami cost overrun. PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak langsung disetujui pemerintah,” kata Alia.