Agar Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Ketua Banggar Usulkan Anggaran Kemensos Ditambah

Pemerintah dinilai perlu menambah anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti periode 2021. Juga penting untuk mendukung beberapa program perlindungan sosial yang sudah terlaksana seperti Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran Bantuan Pangan Langsung Tunai (BPLT), dan program Kartu Prakerja.

“Itu penting agar pertumbuhan yang 3,69% pada 2021 itu masih berbekas di kantong rakyat. Agar daya beli rakyat itu masih cukup baik, maka segera lakukan penebalan, tambah anggaran Kemensos. Tambah saja dari Rp 20 triliun hingga Rp 25 triliun, tapi segera. Ini penting, karena kita mau masuk bulan puasa sebentar lagi,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam sebuah diskusi virtual, Senin (14/3).

Di samping anggaran Kemensos, Said mengatakan, pihaknya menyoal skema subsidi LPG yang tertutup di 2022, meski sudah menjadi pilot project selama 3 tahun di beberapa daerah. Soalnya, penyaluran subsidi dengan cara terbuka sudah dilakukan belasan tahun.

Karena itu, kata Said, penyaluran LPG subsidi dilakukan dengan menggunakan fingerprint sehingga bisa tepat sasaran. Dengan menggunakan mekanisme fingerprint atau retina mata, maka tidak perlu lagi kita bicara tertutup dan terbuka karena penerimanya langsung rakyat yang membutuhkan.

Perubahan mekanisme penyaluran, kata Said, juga akan membantu setiap agen dan penjual untuk mendeteksi kelayakan pembeli LPG subsidi. Akan tetapi, mekanisme tersebut harus didukung dengan kelengkapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

“Kan problem utamanya di lapangan itu. Kalau DTKS sudah sempurna, maka itu yang berhak menerima. Tapi bagi setiap agen, setiap penjual bagaimana mendeteksi bahwa orang ini berhak atau tidak berhak. Kan harus ada sistem yang dibangun oleh pemerintah, dari hulu sampai hilir,” ujar Said.

Said karena itu meminta pemerintah agar memperhatikan juga kenaikan sejumlah bahan-bahan pokok yang hingga saat ini masih terjadi. “Tapi itu dalam kondisi saat ini tidak lagi berbicara sekadar subsidi. Kenaikan harga minyak goreng, kelangkaannya, kemudian berbagai komoditi kebutuhan hidup rakyat sudah mulai naik,” katanya.