Asean Siapkan Aturan Pajak terhadap Perusahaan Raksasa Teknologi

Negara-negara di Asia Tenggara bersiap menghadapi perkembangan teknologi informasi lewat data raksasa itu. Termasuk bersiap masifnya berita hoaks. Ini menandai tahap baru pendekatan kawasan terhadap ledakan pertumbuhan internet.

Pemerintah menilai pertumbuhan itu menjadi taruhan lantaran kini tiap-tiap negara cenderung mengandalkan perekonomian digital sebagai sebuah inovasi untuk mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi digital itu bersamaan dengan meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri.

Populasi pengguna media sosial di kawasan ini mencapai 641 juta. Jumlah ini disebut sebagai pasar utama mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebuah inisiatif yang tidak pernah dilaporkan termasuk upaya Indonesia, Thailand dan Filipina yang sedang menggagas sebuah aturan perpajakan yang menyasar Google dan Facebook.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Indonesia bersama-sama sedang menggagas itu karena pasar Indonesia 80% di kawasan. Itu sebabnya, Indonesia disebut sudah menyiapkan undang undang yang mewajibkan perusahaan teknologi berbasis daring untuk membauar pajak pertambahan nilai atas penjualannya di Indonesia. Bahkan jika itu dipesan dari luar negeri, tetap akan dikenakan pajak.

Sedangkan pemerintah Thailand dalam pertemuan terakhir dengan negara-negara Asean pada akhir Agustus lalu mengajak untuk membuat pusat verifikasi terhadap perusahaan internet dan streaming video sebagai bentuk memerangi berita hoaks di tiap-tiap negara. Thailand juga mengajak agar mendesak perusahaan-perusahaan internet untuk membayar pajak.

Dewan bidang telekomunikasi Asean disebut telah menerima proposal Thailand dan sebuah dokumen sebagai panduan untuk memungut pajak terhadap perusahaan internet. Dokumen itu secara resmi akan diadopsi di KTT Asean pada November mendatang.

Munculnya inisiatif negara-negara Asean ini sebagai bentuk keprihatinan bahwa layanan internet rupanya hanya digunakan untuk memicu kebencian etnis dan agama. Sementara perusahaan internet berupaya menghindari pembayaran pajak.

Asia Internet Coalition menyebutkan Google, Facebook, Amazon, Twitter dan aplikasi perpesanan Line khawatir akan rencana Asean membuat kebijakan tersebut. Apalagi itu berpotensi menghambat perkembangan perekonomian digital. Karena itu, potensi ekonomi digital di kawasan itu menjadi tumpul. Terutama karena regulasi berlebihan atau pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan internet.