Setelah BPD NTB, Bank Jatim Rangkul 2 BPD Lagi dalam KUB

Setelah sepakat membentuk kelompok usaha bank (KUB) melalui perjanjian pemegang saham pengendali (shareholder agreement) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah, kini Bank Jatim sedang menggaet dua BPD lainnya dalam KUB.

Kedua BPD tersebut, kata Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, adalah BPD Lampung dan BPD Banten.

“BPD NTB Syariah sudah diajukan izin ke OJK. Sedang [dua] yang lain on progress,” ujar Busrul kepada Theiconomics.com, Jumat (14/6).

Basrul menjelaskan pembentukan KUB sejalan dengan kebijakan OJK dengan tujuan untuk penguatan sektor lembaga keuangan khususnya bagi BPD yang masih memerlukan tambahan modal.

Selain itu, tambahnya, KUB juga bertujun untuk pengembangan bisnis masing-masig mitra di berbagai aspek dengan semangat kolaborasi dan sinergitas.

Terpisah, di Jakarta, 14 Juni, Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan pembentukan KUB, utamanya bagi BPD, bertujuan agar BPD siap menghadapi tantangan dan dinamika perekonomian sehingga memiliki ketahanan dan daya saing yang baik.

“Saat ini telah terdapat tiga BPD yaitu bjb, Bank Jatim dan Bank DKI dan terdapat Bank Umum di luar BPD yang sedang dalam proses/penjajakan untuk menjadi calon bank induk dari Kelompok Usaha Bank,” ujar Dian.

Sebelumnya, Bank Jatim bersama Bank NTB Syariah sepakat membentuk KUB melalui shareholder agreement. Kesepakatan tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian antar pemegang saham pengendali yang dilakukan di kantor pusat Bank NTB Syariah, NTB, Mataram, NTB pada 8 Mei lalu.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pembentukan KUB tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, dan sudah direncanakan sejak lama. Acara penandatangan kesepakatan tersebut, dinilai sebagai puncak dari rencana pembentukan KUB yang dilakukan oleh kedua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut.

“Kita bertekad Bank Jatim dan NTB Syariah akan sama-sama membawa kemajuan bagi perbankan dan juga untuk pemerintah dan masyarakat,” ujar Adhy.