OJK Perkuat Kewenangan Kantornya di Daerah

Otoritas Jasa Keuangan [OJK] secara bertahap mendelegasikan kewenangan pengawasan dari Kantor Pusat kepada Kantor OJK di daerah sejak 2024.

“Kalau sebelumnya Kantor OJK Daerah pengawasannya adalah terkait dengan pengawasan BPR, BPD, kemudian LKM [Lembaga Keuangan Mikro], kemudian edukasi, tetapi saat ini pendelegasian wewenang dilakukan di hampir semua bidang,” kata Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/2).

Mirza mengatakan, selain perbankan, Kantor OJK Daerah juga melakukan pengawasan untuk pasar modal, asuransi dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta bidang edukasi dan pelindungan konsumen.

Di bidang pasar modal, misalnya, ada tiga Manajer Investasi yang kini diawasi oleh Kantor OJK Daerah.

Kemudian di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, ada 15 perusahaan penjaminan dan 56 perusahaan dana pensiun yang pengawasannya sudah didelegasikan ke daerah.

Di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, OJK telah mendelegasikan pengawasan terhadap 15 perusahaan modal ventura dan 129 pergadaian ke Kantor OJK Daerah.

“Tentu konsekuensi dari itu [pendelegasian kewenangan pengawasan] adalah harus ada penguatan organisasi di daerah, harus ada penguatan jumlah Sumber Daya Manusia di daerah dan harus ada penguatan kapabilitas, pengembangan dan juga termasuk sistem di daerah,”ujar Mirza.

Saat ini OJK memiliki 37 Kantor Daerah, dua diantaranya yaitu Kantor OJK Bangka Belitung dan Serang baru dibuka pada 2024.

“Dalam perencanaan ada beberapa Kantor OJK Daerah di beberapa ibu kota provinsi yang kami belum ada kantor juga segera didirikan,” ujar Mirza.

Dari 4.433 pegawai OJK, baik  pegawai tetap, pegawai penugasan, PKWT, dan calon pegawai, sekitar 1.100 diantaranya bertugas di Kantor OJK Daerah.