Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang Diterbitkan OJK Ungkap Kondisi Perbankan di Kuartal II-2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merilis Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan II-2024 menyampaikan pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 12,36% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 7,76% (yoy).

Laporan ini menyampaikan pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat.

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh yaitu sebesar 8,45% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (5,79%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan.

OJK menyebut dalam situasi demikian, kondisi likuditas bank umum terpantau masih cukup memadai sebagaimana tercermin dari rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) dan  rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

Tingkat permodalan dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,09% meski menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan aset tertimbang menurut rasio (ATMR) yang tumbuh 9,91% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL gross yang meningkat menjadi sebesar 2,26% dan NPL net sedikit meningkat menjadi 0,78%.

Adapun kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,75% dan 23,09%.

OJK menyampaikan bahwa ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik. Adapun terkait kredit yang direstrukturisasi juga mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif kecil yang berubah menjadi non performing loan (NPL).

Hal ini sejalan dengan OJK yang senantiasa mengimbau perbankan untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan restrukturisasi sekaligus terus mengkaji prospek pemulihan debitur. Namun demikian, bank diminta untuk tetap melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat untuk mencegah timbulnya pemburukan kredit di masa depan.

Perbankan juga didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN secara memadai. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan stress test dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK telah menerbitkan ketentuan perbankan terkait Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang merupakan gabungan penyempurnaan dari 3 POJK sebelumnya.

Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.