Buntut Munaslub yang Angkat Anindya Jadi Ketum Kadin, Arsjad Kadin Surati Presiden

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat yang dikirimkan. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kadin 2024, dengan agenda pengukuhan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Arsjad menilai Munaslub tersebut yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu (14/9), merupakan kegiatan yang ilegal, lantaran diselenggarakan tidak berdasarkan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” kata Arsjad dalam keterangannya pada Minggu (15/9).

Arsjad menyebutkan berdasarkan peraturan organisasi Kadin, pemerintah memiliki peran sebagai pengawas, yang mana hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, Arsjad mengatakan pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap masalah yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Sependapat dengan Arsjad, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Hanafi menyebutkan Munaslub yang diselenggarakan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia, dan direkayasa.

“Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, dan Kalimantan Barat. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir di sana laki-laki, bapak-bapak,” ujarnya.