Politics
Anggota Komisi VIII Ini Minta Kemensos Cegah Politisasi Bansos di Pilkada 2024
Kementerian Sosial diminta mencegah antuan sosial (bansos) dimanfaatkan untuk kepentingan alat politik oleh pihak tertentu. Apalagi momentum pelaksanaan Pilkada 2024 seperti saat ...Anggota Komisi VIII Usul Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Ketimbang Salurkan Bansos, Gus Ipul Setuju
Kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah harus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan. Cara peningkatan pemberdayaan masyarakat dinilai perlu diperkuat ...Pembahasan RUU DKJ Diminta Tidak Alihkan Fokus DPR Kawal Program Prioritas Pemerintah
Revisi RUU tentang perubahan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tak mengalihkan fokus DPR terhadap program pemerintah. Pasalnya, ada program vital yang ...RUU DKJ Direvisi Jadi Inisiatif DPR, Ada 4 Pasal yang Ditambahkan, Apa Saja?
Rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi inisiatif DPR. ...Skema Danantara Dipertanyakan karena Berbeda Fungsi dengan Kementerian BUMN
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan skema yang akan diterapkan di Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ...Paloh: Singkirkan Praktik Transaksional Dalam Membangun Bangsa
Kader Partai Nasdem diminta menyingkirkan praktik transaksional bila ingin membangun bangsa. Praktik transaksional itu dinilai merupakan musuh bersama yang harus diberangus. “Inilah ...Klaim Dapat Dukungan dari Masyarakat, Partai Nasdem Ingin Lanjutkan Perubahan dan Restorasi Indonesia Jadi Negara ...
Partai Nasdem mengklaim terus memperoleh dukungan dari masyarakat untuk tetap melanjutkan perubahan dan merestorasi Indonesia agar menjadi negara adidaya. Dukungan masyarakat itu ...Anggota Komisi VI Ini Desak Revisi Permenkop karena Memberatkan Masyarakat Bentuk Koperasi
DPR mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2023 yang dinilai menghambat perkembangan koperasi di daerah. Pasalnya, aturan ...Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan dan UMKM Dinilai Bisa Dongkrak Kesejahteraan Rakyat
DPR menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang petani, nelayan dan UMKM bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat kecil. Pasalnya, kalangan masyarakat bawah sudah ...Kebijakan Presiden Prabowo soal Penghapusan Piutang UMKM Angin Segar Bagi UMKM
Anggota Komiisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasim Khan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil dan ...
