Right Issue Adhi Karya, Partisipasi Investor Publik Hanya 36%

Sebagian besar pemegang saham publik tidak mengekesekusi haknya dalam aksi korporasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dari Rp1,898 triliun nilai right issue, investor publik yang sudah menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang diterbitkan hanya sekitar 36%.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Entus Asnawi Mukhson mengatakan hingga 8 November kemarin, yang merupakan hari terakhir perdagangan dan pelaksanaan HMETD, total dana segar dari investor publik yang berpartisipasi dalam aksi korporasi ini sebanyak Rp690 miliar atau sekitar 36% dari total nilai kepemilikan publik di ADHI yaitu Rp1,898 triliun.

“Tetapi masih ada dua hari ini tambahan-tambahan. Kalau Rp690 miliar ini sudah good fund, sudah masuk uangnya. Tinggal menunggu tambahan-tambahan yang kemarin sempat pesan, tetapi dananya belum masuk,” ujar Entus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Rabu (9/11).

Right issue ini dilakukan setelah Adhi Karya mendapatkan Penyeratan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,976 triliun. Pemerintah sendiri merupakan pemilik 51% saham Adhi Karya. Porsi kepemilikan publik yang mencapai 49% di Adhi Karya diperkirakan akan mengalami dilusi setelah partisipasi mereka dalam right issue ini tidak maksimal.

Dana PMN sebesar Rp1,976 triliun digunakan oleh Adhi Karya untuk tiga proyek yaitu tol Solo-Yogyakarta dan Yogyakarta-Kulonprogo, kemudian tol Yogyakarta-Bawen dan di SPAM Karian. Namun, Entus mengatakan Adhi Karya juga mengalokasikan sebagian dari dana hasil right isuse atau porsi investor publik untuk ketiga proyek tersebut yaitu senilai Rp564 miliar.

Sisa dana right issue lainnya digunakan untuk tiga proyek yaitu proyek pengolahan limbah terpadu di Medan, preservasi jalan lingkar timur di Sumatera dan proyek JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami. Namun, karena pencapaian right issue tidak mencapai target Rp1,898 triliun, Adhi Karya akan mencari pendanaan tambahan lagi untuk ketiga proyek ini. Untuk preservasi jalan di Sumatera, misalnya, rencananya Adhi Karya akan mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah Indonesia (BSI). “Yang lain mungkin kami akan mencari kombinasi-kombinasi kerja sama,” ujar Entus.