
Pertamina: Total Utang Pemerintah hingga 2019 Capai Rp 96,5 Triliun

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (Foto: Okezone.com)
PT Pertamina (Persero) menyebut total utang pemerintah soal kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 hingga 2019 mencapai Rp 96,50 triliun. Pencairan kompensasi senilai Rp 45 triliun pada tahun ini disebut pembayaran atas selisih HJE untuk 2017 dan sebagian 2018.
Selisih HJE untuk kedua tahun itu, kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, untuk 2017 senilai Rp 20,78 triliun dan sebagian dari 2018 senilai Rp 24,21 triliun. Untuk 2019, tercatat utang pemerintah atas HJE mencapai Rp 30,864 triliun.
Sisa utang pemerintah untuk 2018 dengan total Rp 51,50 triliun dan 2019, kata Nicke, akan dicicil pemerintah selama 2 tahun ke depan. “Jadi dengan adanya pencairan Rp 45 triliun maka masih ada sisa Rp 51,50 triliun yang rencananya akan dibayar tahun depan (2021) dan tahun depannya lagi,” kata Nicke saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (29/6).
Nicke menuturkan, pihaknya telah mendapatkan verifikasi volume penyaluran solar, biosolar dan premium dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara dari sisi nilai utang pun telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
“Alokasi anggaran untuk pembayarannya pun sudah masuk juga di Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Dana yang diterima Pertamina senilai Rp 45 triliun itu, kata Nicke, akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yang menjadi sangat ketat akibat dampak Covid-19.
Perseroan, kata Nicke, mengalami penurunan penjualan secara nasional hingga 25% per Minggu (28/6) kemarin. Dan akan memperkirakan penurunan yang dialami perusahaan hingga akhir tahun akan mencapai sekitar 25% hingga 26,5%.
“Tentu karena arus kas dari operasi sangat ketat jadi kita gunakan modal kerja, karena suplai BBM, LPG, tetap kami siapkan dalam kondisi apapun, semua SPBU harus penuh, kilang harus tetap beroperasi, tidak boleh mati. Dan juga untuk penyerapan tenaga kerja, dan industri nasional. karena kalau kami matikan akan berdampak dengan industri nasional,” kata Nicke.
Leave a reply
