Jelang Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK, Satu Perusahaan Kripto Bakal IPO di BEI

Otoritas Jasa Keuangn [OJK] membenarkan rumor yang berkembang bahwa akan ada perusahaan perdagangan aset kripto yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering [IPO] di Bursa Efek Indonesia [BEI].

Namun, regulator dan pengawas pasar modal itu masih belum membuka identitas perusahaan itu.

“Saat ini hal yang dapat kami sampaikan bahwa OJK sedang dalam proses penelaahan beberapa calon emiten, yang salah satunya memang ada yang bergerak di industri kripto,” kata Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK, dalam jawaban tertulis konferensi pers 13 Desember, Senin (16/12).

Inarno mengatakan, “terkait dengan detail nama perusahaan, jumlah aset ataupun nilai penawaran umum yang akan dilakukan masih belum dapat kami sampaikan sampai dengan masing-masing calon emiten tersebut telah memperoleh izin publikasi untuk melakukan bookbuilding.”

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] jumlah perusahaan terkait aset kripto di Indonesia sebanyak 40 perusahaan, yang terdiri atas 1 perusahaan bursa, 1 perusahaan kliring, 2 perusahaan tempat penyimpanan aset, dan 36 perusahaan pedagang fisik aset kripto (exchanger) yang terdiri atas 9 yang sudah berstatus pedagang fisik aset kripto dan 27 lainnya masih berstatus calon pedagang fisik aset kripto.

Transaksi Kripto Terus Meningkat

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, OJK, mengatakan, per Oktober 2024, jumlah total investor aset kripto di Indonesia dalam tren meningkat dengan total 21,63 juta investor, dari 21,27 investor pada September 2024.

Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat meningkat 43,87 persen menjadi sebesar Rp48,44 triliun, dari Rp33,67 triliun pada September.

Peningkatan nilai transaksi ini, kata Hasan, terjadi “seiring dengan dinamika global dan kemenangan Trump sebagai presiden terpilih Amerika, yang membuat investor aset kripto cenderung bullish.”

Secara kumulatif, nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang Januari-Oktober 2024, yakni mencapai Rp475,13 triliun atau meningkat sebesar 352,89 persen yoy.

Mulai Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK. Hasan mengatakan, OJK selama ini sudah berkoordinasi intensif dengan Bappebti untuk memastikan transisi dan peralihan tugas dapat berjalan lancar, aman dan tanpa gangguan.

“Strategi kami di OJK, pada tahap awal peralihan tugas nanti, kami ingin betul-betul memastikan agar seluruh kegiatan yang telah berjalan saat ini dapat tetap berjalan dan berlanjut dengan baik, aman dan lancar,” ujar Hasan.

Komitmen ini, tambahnya, juga tercermin dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto, yang telah disusun OJK.

Di dalam RPOJK itu, tambahnya, ditegaskan “untuk setiap perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen dan atau aktivitas serta apa pun keputusan atau penetapan lain yang terkait degan aset kripto ini, yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bappebti, sebelum berlakunya POJK, dinyatakan dilanjutkan dan tetap berlaku.”

“Karenanya, semua penyelenggara yang saat ini berkegiatan melalui persetujuan dan perizinan di Bappebti akan dengan sendirinya akan beralih dan menjadi penyelenggara pada saat pengaturan dan pengawasan berlaih ke OJK,” jelas Hasan.

Berikut adalah ekosisstem perdagangan aset kripto yang akan berliah ke OJK:

Bursa dan Kliring Berjangka Aset Kripto: