Gara-Gara Covid-19, Setoran Dividen BUMN Diperkirakan Turun Depan

Kementerian BUMN memperkirakan setoran dividen perusahaan milik negara kepada pemerintah pada 2021 akan berkurang. Jumlahnya diperkirakan hanya seperempat dari penerimaan dividen tahun ini.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kondisi itu sebagai dampak wabah Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap perekonomian nasional di mana 90% arus keuangan BUMN anjlok.

“Cashflow BUMN ada penurunan hampir Rp 100 triliun tahun ini. Ini pertama kali kita di BUMN punya namanya cashflow yang sebelumnya kita tidak ada. Alhamdulilah sekarang ada deputi keuangan yang membantu,” kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/6).

Beberapa BUMN, kata Erick, mampu mencetak untung seperti Angkasa Pura dan PT KAI harus memakai cadangan laba tersebut untuk mempertahankan cashflow dan membayarkan pegawai mereka lantaran menurunnya kegiatan operasional pada lini bisnis kedua perusahaan tersebut akibat penerapan PSBB.

“Hari ini 90% penurunan income mau tidak mau kita harus jaga agar sustain dari KAI keuntungannya tidak didividenkan harus menjaga cashflow ini sampai tahun depan. Hal-hal ini bukan pilihan tapi keharusan bahwa BUMN ini merupakan sepertiga dari perekonomian nasional maka kita ingin memastikan kepercayaan dunia luar dan masyarakat kepada BUMN harus tetap tertinggi,” kata Erick.

Demi mempertahankan kinerja keuangan di BUMN, kata Erick, pihaknya telah terus mendorong BUMN untuk melakukan efisiensi, konsolidasi, dan inovasi dalam mencari pembiayaan yang bersifat lebih murah dan berjangka panjang.

Dari segi efisiensi, kata Erick, melalui program restrukturisasi BUMN pihaknya telah menurunkan jumlah perusahaan dari 142 menjadi 107 perusahaan. Dan ditargetkan untuk terus diturunkan jumlahnya hingga 80 perusahaan untuk akhir tahun ini. Selain itu, pemetaan BUMN dari segi klusterisasi pun juga telah dirampingkan dari 27 kluster menjadi 12 kluster berdasarkan unsur value chain daripada core business setiap BUMN.

Erick juga meminta BUMN lebih inovatif dalam mencari pembiayaan alternatif yang bersifat jangka panjang dan relatif lebih murah. PT ITDC (Persero), misalnya, mampu memperoleh pinjaman dari Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) sekitar US$ 248 juta dengan masa tenor 35 tahun ataupun PT Inalum (Persero) yang menerbitkan instrumen obligasi dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat (global bond) senilai US$ 2,5 miliar untuk merestrukturisasi piutang sebelumnya dengan bunga lebih murah.

“Ini kesempatan yang ingin kita lakukan dan ini masih berjalan terus supaya proyek-proyek jangka panjang di-switch dari pinjaman jangka pendek ke jangka panjang,” katanya.