Sesuai Kesepakatan, BI Siapkan Rp 125 T Beli SBN di Pasar Perdana

Bank Indonesia (BI) siap menginjeksi likuiditas sebanyak Rp 125 triliun melalui pembelian surat berharga negara (SBN) pada pasar perdana. Terlebih BI telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Keuangan untuk menyerap 25% dari total Surat Utang Negara (SUN) yang akan diterbitkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan, pemerintah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 1.439,8 triliun untuk menutup defisit APBN 2020 sebesar 5,07%. Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut antara lain dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 856,8 triliun sepanjang Kuartal II/2020 hingga Kuartal IV/2020.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, jika memperhitungkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dan global bond, kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat berkurang sebanyak Rp 300 triliun sehingga kebutuhan penerbitan SBN rupiah dalam negeri hanya sekitar Rp 506,8 triliun.

“Menurut hitungan kami kalau Rp 856,8 triliun ini mungkin belom memperhitungkan dana SAL dan global bond. Kalau misalnya Rp 300 triliun untuk SAL sama global bond, berarti sisa keperluan penerbitan SBN Rupiah di dalam negeri pada sekitar Rp 506,8 triliun,” tutur Perry saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).

Dari penerbitan SBN senilai Rp 506,8 triliun tersebut, sekitar 25% akan dibeli BI melalui mekanisme non-competitive. Perry mengatakan, BI memungkinkan untuk melakukan itu jika merujuk kepada Perppu Nomor 1 tahun 2020.

“Jika diambil maksimum Rp 506 triliun, maka 25% sekitar Rp 125 triliun ini kemudian kemungkinan BI akan beli SBN di pasar perdana kebutuhan APBN above the line,” katanya.

Menurut Perry, jumlah Rp 125 triliun tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rangka memastikan agar yield dari SUN tidak meroket. Perry juga memperkirakan, berdasarkan pengalam sebelumnya, bahwa setelah bulan Juli, pembelian SBN oleh investor asing akan lebih meningkat.

Jika pembelian SBN oleh asing meningkat, ini akan mengurangi keperluan dari BI untuk melakukan pembelian surat utang melalui pasar perdana sehingga dampak dari langkah tersebut kepada inflasi dapat lebih terjaga.

Perry menambahkan, sebelumnya BI juga telah memberikan dukungan pendanaan terhadap pembiayaan APBN above the line melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah sebesar 200 bps efektif pada 4 Mei 2020. Dengan kewajiban kepemilikan SBN bagi bank-bank dari penerbitan SBN Pemerintah di pasar perdana. Melalui langkah ini, BI mampu menambahkan dana APBN sekitar Rp 105 triliun.

“Esensinya untuk above the line sudah ada kesepahaman dan sudah jalan. Kebutuhan untuk program kesehatan dan jaminan sosial sudah ada termasuk dari kebijakan kami melakukan penurunan gwm perbankan menghasilkan Rp 105 triliun,” katanya.