Holding PTPN Klaim Sudah Selesaikan 82% Rekomendasi BPK, Sisanya Menyusul

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN mengaku telah menyelesaikan 82% rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama periode 2015-2025, BPK telah melaporkan 313 temuan dengan 791 rekomendasi di holding perkebunan milik BUMN tersebut.

Direktur Manajemen Risiko PTPN M. Arifin Firdaus mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan 82% dari rekomendasi BPK itu. Terdapat 132 atau 16% rekomendasi yang belum diselesaikan PTPN hingga Semester II/2024. Sedangkan 11 temuan atau kurang lebih sekitar 1,39%, PTPN mengaku tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK, lantaran masalah operasional prosedur.

“Yang paling banyak adalah terkait dengan masalah piutang atau penyelesaian perjanjian dengan pihak ketiga. Dan ini bahkan ada 11 yang tidak dapat ditindaklanjuti itu kurang lebih karena piutang atau perjanjian kerja sama dengan pihak yang sudah dinyatakan pailit,” kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Selanjutnya, kata Arifin, pihaknya juga mencatat adanya temuan BPK untuk 2023 yang terjadi pada periode sebelum penggabungan perusahaan. “Ini dilaksanakan di PTPN I atau dulu namanya masih PTPN II, ini setelah transformasi di Desember (2023), namanya menjadi PTPN I itu ada 5 temuan, dan kemudian di PTPN VIII itu juga ada 5 temuan. Kemudian di PTPN IV Regional 2 yang sekarang di bawah koordinasi PalmCo itu ada 5 temuan,” ujar Arifin.

Masih kata Arifin, pihaknya memastikan secara garis besar akan menindaklanjuti  seluruh temuan dan rekomendasi BPK. Buktinya perusahaan terus berupaya menyelesaikan seluruh rekomendasi itu dan progresnya pun mendekati rampung.

“Untuk tindak lanjut yang lain-lain secara garis besar tindak lanjutnya semuanya sudah dijalankan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rekomendasi BPK dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.