Cegah Gagal Bayar, Kementerian BUMN Gagas Holding BUMN Asuransi

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menggagas rencana pembentukan perusahaan induk asuransi milik negara. Gagasan ini sebagai respons atas skandal yang terjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya di masa mendatang akan mengkonsolidasikan pengelolaan dana pension perusahaan-perusahaan milik negara di bawah holding asuransi BUMN. Pengelolaan ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari kejadian potensi gagal bayar klaim dana nasabah seperti yang dialami Jiwasraya dan Asabri.

“Planning-nya ke depan kalau memang yang namanya Jiwasraya, Asabri sudah baik, bertahap dana pensiun di perusahaan perusahaan BUMN bisa dikonsolidasi supaya tidak terjadi hal hal seperti ini. Nanti itu step-nya ada,” kata Erick di Gedung The Tribrata, Jakarta, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Erick mengatakan, pembentukan holding asuransi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyehatkan keuangan perusahaan-perusahaan asuransi milik negara seperti Jiwasraya dan Asabri. Melalui skema holding ini, Erick menargetkan arus kas sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun.

Secara jangka panjang, pembentukan holding diperkirakan akan menghasilkan tambahan likuiditas sebesar Rp 8 triliun untuk 4 tahun ke depan. Di samping itu, aset perusahaan tentu akan ikut bertambah sehingga bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan.

Dalam suatu kesempatan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan holding asuransi.

Adapun perusahaan BUMN yang akan holding antara lain PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai perusahaan induk dari holding asuransi milik negara itu.