Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 Capai Rp2.016 Triliun, Tertinggi dalam Sejarah

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp2.443,6 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 ini yang sebesar Rp2.436,9 triliun.

Dari target pendapatan tersebut, mayoritas berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp2.016,9 triliun.

“Ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia, penerimaan perpajakan menembus angka Rp2.000 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, Selasa (16/8).

Meski penerimaan perpajakan menembus di atas Rp2.000 triliun, tetapi dibandingkan penerimaan perpajakan tahun 2022 ini, pertumbuhannya relatif rendah yaitu hanya 4,8%. Tahun 2022 ini, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.924,9 triliun, naik 24,4% dibanding tahun 2021.

Sri Mulyani menjelaskan dalam dua tahun terakhir, yaitu 2021 dan 2022, penerimaan perpajakan melonjak drastis karena efek durian runtuh (windfall) dari kenaikan harga komoditas.

“Tahun 2021, windfall dari komoditas memberikan sumbangan Rp117 triliun. Tahun ini lebih tinggi lagi Rp279 triliun,” ujarnya.

Selain harga komdoditas, pada tahun 2022 ini penerimaan perpajakan juga melonjak karena ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberikan kontribusi pada penerimaan pajak sebesar Rp61 triliun.

Tahun 2023, tidak ada lagi program PPS. Windfall komoditas juga berkurang karena harga komoditas yang lebih rendah. Karena itu, penerimaan pajak pada tahun 2023 sebesar Rp1.715,1 triliun, naik 6,7% dari tahun 2022 ini.

Demikian juga penerimaan perpajakan lainnya yaitu bea dan cukai, juga terdampak oleh harga komoditas. Tahun 2023, penerimaan bea dan cukai diperkirakan Rp301,8 triliun, turun 4,7% dibanding tahun 2022 ini. “Ini juga lebih rendah dari tahun ini lagi-lagi karena adanya aspek komoditas. Tahun ini komoditas memberikan sumbangan Rp48,9 triliun, hampir Rp50 triliun. Tahun depan, komoditas diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar Rp9,0 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023 juga diperkirakan lebih rendah dari tahun 2022 ini, yaitu turun dari Rp510,9 triliun menjadi Rp426,3 triliun atau turun 19,8%.

Penurunan proyeksi PNBP ini terutama karena penurunan yang tajam pada penerimaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA). Dalam dua tahun terakhir, PNBP SDA melonjak tinggi dari Rp97 triliun pada 2020, naik ke Rp149 triliun pada tahun 2021 dan tahun 2022 ini naik lagi ke Rp218 triliun.

“Ini enggak akan terulang atau tidak selamanya komoditas mengalami harga yang selevel itu. Makanya tahun depan PNBP SDA akan terkoresi lagi di Rp188 triliun,” ujar Sri Mulyani.