Tantangan Praktisi PR Jelang Pemilu 2024 Disebut Menjaga Narasi Positif di Publik

Praktisi public relation (PR) dinilai memiliki tantangan menjaga narasi publik dengan baik dan terhindar dari informasi negatif yang mengarah ke hoaks jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Peran informasi yang terus berkembang, maka insan PR harus memanfaatkan momentum ini agar pesan yang diharapkan bisa sampai kepada publik.

“Saya harapkan lewat ‘The Iconomics Indonesia PR Summit 2023’ bisa mendapatkan insight yang bermanfaat baik perusahaan maupun organisasi lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu, selamat berseminar,” kata founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro Bram di hari kedua “4th Indonesia Public Relations Summit 2023” di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/8).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pertumbuhan yang pesat pada industri ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta potensi peluang yang yang menanti untuk mengukir reputasi yang baik dalam dunia PR. Karena itu, dalam menjalankan fungsi  kehumasan, Kominfo senantiasa menghadirkan komunikasi publik yang berbasis data dan berkolaborasi dengan para mitra serta pemangku kepentingan.

“Saya berharap melalui kesempatan ini dapat ajang untuk membangun koneksi memperkuat kolaborasi dan merancang masa depan publik relation Indonesia yang lebih inovatif dan berdampak positif bagi bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat Indonesia secara luas,” tutur Budi.

Dalam sesi pertama seminar, dengan tema What CEO wants from, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Ahmad Purwantono mengatakan, apapun kondisinya CEO merupakan sosok brand ambassador untuk perusahaan. Untuk itu, seorang CEO dituntut untuk menjalin hubungan, membentuk corporate management, crisis management, corporate reputation, dan brand awarenesses yang baik.

“Dalam pengalaman saya, kemudian saya mencoba memetakan. Tentu bagaimana merespons, kita membuat kebijakan, bagaimana melakukan recovery, dan bagaimana kita melakukan skenario untuk meresponsnya,” tutur Rivan.

Dalam sesi kedua seminar dengan tema Strategy PR in Politic Year, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relation (APPRI) Silih Agung Wasesa mengatakan, praktisi PR perlu bergerak untuk meningkatkan partisipasi publik pada pemilu. Apalagi terdapat berbagai tantang kampanye politik pada Pemilu 2024.

Di samping itu, kata Silih, bonus demografi Indonesia juga perlu menjadi perhatian, agar para generasi muda dapat benar-benar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan masa depan bangsa. “Politik Indonesia dianggap berantem terus, benar, atau salah. Partai politik lebih banyak slogan daripada tindakan. Suasana politik saling menyalahkan,” ujar Silih.

Sementara itu, Associate Professor at the Department of Communication Science Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad mengatakan, selain berperan sebagai political marketer, PR harus menjadi political campaign meliputi internal party arena, media arena, social media arena, electoral, governance, dan parliamentary.

“Political PR as political communication/campaign, entrepreneurs/business person, relations/political,” ujar Nyarwi.

Di sesi terakhir dengan tema Communication Strategy of Government Public Relations, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Wandy Nicodemus Tuturoong menuturkan, ketika memasuki masa pandemi Covid-19 Indonesia menghadapi berbagai krisis jika tidak dikelola justru malah memperburuk keadaan.

Untuk mengantisipasinya, kata Wandy, pihaknya memiliki strategi untuk mengelola ruang publik, sehingga dapat terhindar dari informasi yang menyesatkan. “President leadership (terutama dalam memimpin rapat yang intensif serta berkomunikasi dengan publik), koordinasi intensif untuk terus membaca dan menganalisis situasi, perumusan agenda setting (secara berkala), sikap responsif untuk merumuskan kontra narasi terhadap sentimen negatif,” ujar Wandy.

Sedangkan, Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana mengimbau  praktisi PR dapat memahami tantangan yang lebih ke arah substansi yang berkaitan dengan industri. Praktisi PR dinilai perlu berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan dan pemimpin perusahaan untuk mengetahui ke arah mana regulasi tersebut dijalankan.

“Jadi bahasa kita dengan pengambil kebijakan sama. Kalau tidak memahami financial statements, tidak memahami produk knowledge, tidak memahami industri secara substansi, nanti teman-teman hanya sebatas disuruh bikin press conference. Sementara yang diinginkan itu, kebijakan ini kita mengantisipasinya seperti apa,” tutur Agung.

Acara ini juga turut didukung asosiasi, perguruan tinggi dan media massa. Asosiasi yang memberikan dukungan acara ini meliputi Perhumas, PAFI, APPRI, IPRA Humas, APRN, dan H3 Jakarta. Perguruan tinggi yang turut mendukung adalah Universitas Bakrie dan Indonesia Banking School.