Tahun 2023, Pemerintah Anggarkan Rp23,6 Triliun untuk Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimatan Timur, mulai dilakukan Pemerintah pada tahun 2022 ini dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp23,6 triliun untuk pembangunan prasarana dasar di IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bapenas, Suharso Monoarfa mengatakan anggaran Rp23,6 triliun tersebut tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga antara lain Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, Kementerian Investasi/BKPM dan yang lainnya.

Suharso mengatakan mayoritas anggaran untuk IKN tahun 2023 ini dialokasikan ke Kementerian PUPR.

“Memang alokasi anggaran ini adalah sesuai dengan proyeksi yang kita susun dimana 20% adalah kita harapkan dapat diatasi oleh APBN dan sisanya adalah kita harapan partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, di luar 23,6 trilun pada tahun depan, kita harapkan ada partisipasi dari sektor privat,” ujar Suharsto dalam konferensi pers, Selasa (16/8).

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan akokasi anggaran pembangunan IKN mulai tahun 2022 ini hingga tahun 2024 sebanyak Rp43 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan prasarana dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pada tahun 2022 ini, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk IKN sebanyak Rp5,4 triliun, kemudian tahun 2023 sebanyak Rp20,8 triliun.

Basuki mengatakan anggaran Rp5,4 triliun pada tahun 2022 ini digunakan untuk pembangunan  KIPP mulai dari istana presiden dan wakil presiden, jalan nasional dan jalan tol dari Balikpapan ke IKN.

“Sekarang sudah tender semua. Mungkin sekarang dalam masa sanggah. Insyaallah, akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya, kemudian akan segera dilaksankan,” ujarnya.

Kemudian untuk anggaran Rp20,8 triliun tahun 2023, Basuki mengatakan penggunannya juga sama yaitu untuk pembangunan di KIPP itu, termasuk air baku atau air minum, sanitasi, drainase. “Kita programkan tahun 2024 akan selesai untuk KIPP tahap satu itu,” ujar Basuki.

Dalam pidato kenegaraan di hadapan Majleis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan IKN merupakan salah satu dari lima agenda pembangunan Indonesia. Ia mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya.

“IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,”ujar Presiden Jokowi.