Sistem Keuangan Indonesia Masih Menuju Tahapan Non-Tunai, Ini Alasannya

Sistem keuangan yang digunakan masyarakat Indonesia secara umum masih menggunakan uang tunai fisik. Karena itu, sistem keuangan Indonesia sesungguhnya masih menuju ke tahap cashless atau tanpa menggunakan uang tunai.

Sebagai contoh, kata Menteri BUMN Erick Thohir, kendati pihaknya menghadirkan layanan BRILink dengan jumlah 500 ribu agen yang ditempatkan di toko-toko kelontong, masyarakat masih menggunakan uang tunai untuk bertransaksi. Itu menjadi kenyataan yang dihadapi Indonesia, memang kesenjangan perkotaan dan pedesaan masih signifikan.

“Jadi masyarakat masih banyak yang menggunakan cash. Ini memang kita dorong,” kata Erick dalam acara seminar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).

Meski demikian, kata Erick, seiring meningkatnya transaksi tanpa uang tunai, kejahatan yang memanfaatkan media digital turut berkembang. Berbicara transaksi tanpa uang tunai, maka penipuan dan kecurangan juga menjadi tinggi.

“Contoh pinjaman online yang kemarin sempat menjadi isu yang besar,” ujar Erick.

Untuk mencegah hal tersebut, kata Erick, Kementerian BUMN berupaya mengumpulkan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar dipastikan transaksi para nasabah aman. Penipuan dalam sistem digital itu merupakan kenyataan baik yang dilakukan oknum dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dinilai beriringan.

“Jadi ketika cashless, yang namanya penipuan juga akan semakin canggih dan makin besar angkanya,” kata Erick.

Sementara itu, kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, penggunaan uang tunai yang beredar di Indonesia untuk 3 tahun terakhir yaitu 60% untuk 2019; 58% untuk 2020; dan 59% untuk 2021. Berdasarkan data ini, maka mayoritas transaksi di Indonesia masih menggunakan uang tunai.

“Yang non-cash, misalnya, account to account itu tadinya 18% sekarang sudah naik ke 20%,” kata Purbaya.

Dengan demikian, kata Purbaya, tahapan masyarakat Indonesia menuju transaksi tanpa uang tunai masih cukup panjang. Selain dari tingkat pendidikan, jumlah masyarakat juga dinilai menjadi faktor utama yang mendasarinya.

Bahkan perkiraan untuk 2025, kata Purbaya, transaksi tanpa uang tunai hanya sebesar 47%. Jumlah tersebut belum sepenuhnya mengalahkan transaksi dengan uang tunai.

“Karena kita masyarakatnya luas sekali, pendidikannya juga beda. Dari yang SMA, perguruan tinggi dan lain-lain, dan sebagian besar penduduk kita sebenarnya lulusan SD. Jadi untuk transmisi ke digital masih perlu waktu. Jadi itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, tapi kelihatannya memang, untuk cashless murni masih jauh,” kata Purbaya.